Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pihak kepolisian dari Polresta Barelang melakukan pengamanan aksi di depan kantor Bawaslu Batam (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Batam, IDN Times - Puluhan warga Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam. Mereka menuntut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang karena menduga adanya berbagai kejanggalan dalam berbagai tahapan proses.

Dalam aksi tersebut, massa membawa ornamen pocong sebagai simbol matinya demokrasi dan turut menandatangani petisi. Mereka menyuarakan tuntutan agar Pilkada berlangsung secara jujur dan adil.

Binsar, koordinator aksi mengatakan, tuntutan ini lahir dari ketidakpuasan masyarakat terhadap proses Pilkada di Kota Batam.

"Petisi ini adalah sikap kami terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Batam. Kami melihat ada kejanggalan yang memberatkan salah satu pasangan calon. Kami minta Pilkada Batam dilaksanakan ulang," kata Binsar, Selasa (3/12/2024).

1. Masyarakat menduga adanya intervensi pusat

Masyarakat Kota Batam melakukan aksi demonstrasi di kantor Bawaslu (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Binsar menjelaskan, adanya dugaan intervensi dari pusat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02, Amsakar - Li Claudia Chandra. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang dinilai Bawaslu Batam tidak memenuhi unsur.

"Penyelenggara seperti ditekan untuk memenangkan paslon tertentu. Ini merusak demokrasi di Batam," ujar Binsar.

2. Pelanggaran tidak ditindak tegas

Peserta aksi demonstrasi di kantor Bawaslu Batam (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Menurut Binsar, pelanggaran yang dilaporkan selama tiga bulan terakhir tidak ditindak tegas oleh Bawaslu.

"Ada banyak laporan, termasuk lurah dan camat yang berfoto dengan simbol paslon 02. Tetapi, Bawaslu tidak mengambil tindakan serius," tegas Binsar.

Binsar juga menyoroti keterlibatan ibu-ibu hamil dalam kasus dugaan politik uang untuk mendukung pasangan nomor urut 02, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

"Ada ibu-ibu yang tersandung kasus politik uang. Mereka seharusnya tidak menjadi korban dari tindakan paslon yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin paslon yang terlibat turut diproses," tutupnya.

3. Bawaslu Batam tanggapi respon masyarakat

Komisioner Bawaslu Batam, Reza (kemeja biru) saat temui massa aksi (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Batam, Reza memastikan pihaknya telah menerima dan memproses setiap laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Batam.

"Kami bekerja secara transparan. Memang ada beberapa laporan yang tidak diterima karena tidak memenuhi unsur pelanggaran," ungkap Reza.

Ia menegaskan, Bawaslu Batam tidak menutup-nutupi kasus apa pun dan akan terus mengawasi proses Pilkada sesuai prosedur.

Editorial Team