Dianggap Menindas, Omnibus Law Jokowi juga Ditolak Buruh di Sumut

20 Jan 2020, 18:00 WIB

Buruh di Sumut serentak menolak RUU Omnibus Law (istimewa)

Medan, IDN Times - Unjuk rasa penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga berlangsung di Sumut. Kelompok yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bangkit (Gerbang) Sumatera Utara menggeruduk Kantor Gubernur, Senin (20/1).

Jumlah massa diperkirakan ratusan. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, mencakup 11 klaster. Mulai dari penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan perlindungan UMK-M, kemudahan berusaha.

Kemudian, dukungan riset dan Inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Lantas kenapa Omnibus Law ditolak buruh? Mereka menganggap RUU itu tidak berpihak pada pemenuhan hak-hak buruh.

1. RUU Omnibus Law berpotensi hilangkan hak normatif buruh

Aliansi Buruh Aceh (ABA) tolak Omnisbus Law di Gedung DPRA (IDN Times/Saifullah)

Para buruh menolak RUU Omnibus Law karena dianggap tidak memikirkan nasib buruh. Misalnya, menghilangkan pesangon dan memberi celah untuk memudahkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Aksi penolakan serentak dilakukan di sejumlah kota di Indonesia.

“Kami menilai Omnibus Law akan menurunkan tingkat kesejahteraan buruh, sehingga buruh semakin miskin hidupnya,” ujar Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut Willy Agus Utomo di sela unjuk rasa.

Kerugian selanjutnya bagi buruh adalah, potensi hilangnya BPJS untuk buruh dan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar peraturan ketenagakerjaan.

2. Buruh juga tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan gas melon

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Tak hanya RUU Omnibus Law, buruh juga kembali menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan itu dianggap memelaratkan buruh di tengah tingginya biaya kesehatan.

Kemudian buruh menolak naiknya harga elpiji 3 Kg dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

3. Desak Pemprov Sumut terbitkan surat penolakan RUU Omnibus Law

Aliansi Buruh Aceh (ABA) tolak Omnisbus Law di Gedung DPRA (IDN Times/Saifullah)

Dalam unjuk rasa itu, buruh mendesak Pemprov Sumut untuk menerbitkan surat penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

“Omnibus Law ini kami anggap sebagai cara menghancurkan kesejahteraan buruh, sehingga kami menolaknya dengan tegas,” ujar Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi.

Dalam unjuk rasa itu, buruh hanya ditemui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprov Sumut dan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang ditunggu buruh tidak menampakkan diri.

Di Jakarta, Perwakilan Komisi IX Obon Traboni yang menemui massa sepakat menolak Omnibus Law.