Demo Tutup TPL, Ketika Para Pemuka Agama Ikut Gelombang Protes

Dalam beberapa waktu belakangan, dukungan para pemuka agama terhadap perjuangan masyarakat yang menjadi korban konflik menguat. Keterlibatan para pemuka agama bahkan dengan turun langsung ke wilayah-wilayah yang berkonflik.

Kata Walden, para pemuka agama mengutuk keras dugaan kriminalisasi dan penyerobotan lahan yang dilakukan TPL. Mereka juga ikut mengkritik pemerintah yang dinilai absen dalam setiap letupan konflik.

“Hari ini kami menyatakan gereja tidak hanya ada di altar, gereja ada bersama dengan masyarakat yang tertindas, masyarakat yang terpinggirkan. Kami melihat negara belum sepenuhnya hadir bagi korban-korban yang dilakukan oleh PT TPL. Karena itu kami melawan, kami menolak kehadirannya di Tapanuli Raya,” katanya.

Tercatat, sudah lebih dari empat dekade konflik antara masyarakat dengan TPL berlangsung. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), PT TPL telah memonopoli lahan seluas 291.263 hektare selama konflik berlangsung. Dari total itu, 33.422,37 hektare adalah tanah adat milik 23 komunitas Masyarakat Adat di 12 kabupaten.

Dalam kurun waktu tersebut, 470 warga menjadi korban: dua meninggal, 208 mengalami penganiayaan, dan 260 dikriminalisasi. Bahkan, ada tudingan praktik “perbudakan modern” terhadap pekerja.

Menurut Walden, solusi untuk mengakhiri konflik dengan menutup PT TPL. “Kami berharap tidak ada lagi air mata yang dijatuhkan oleh ibu-ibu, tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena trauma, tidak ada lagi orang yang mengalami ketidaknyamanan di rumahnya sendiri, di ladangnya sendiri, di tanah leluhurnya, karena gebukan, karena pukulan, karena intimidasi dari PT TPL,” imbuhnya.

Selain korban dari masyarakat, PT TPL juga dituding jadi biang kerusakan lingkungan di kawasan Danai Toba. Hutan-hutan yang selama ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat dengan kearifan lokal, hancur diduga karena PT TPL.

Walden ingin, kelestarian alam itu bisa dikembalikan. Karena bagi masyarakat, tanah adalah sumber penghidupan. Begitu banyak komunitasi masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada hutan yang lestari.

Gerakan para pemuka agama ini, imbuh Walden, tidak akan berhenti. Sekber akan terus memperluas konsolidasi para pemuka agama.

“Ini adalah bentuk kebersamaan, bentuk kerjasama, untuk semakin solid, mempertahankan tanah kita, tanah masyarakat. Pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini, kurang serius, kurang hadir. Karena itu kami dari pihak gereja, dari berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan semua orang yang juga, perantau-perantau dari tanah Batak, harus saya katakan, sangat peduli. Satu misi, yakni bagaimana supaya masyarakat di Tapanuli Raya bisa tentram mendapat pangan, alam terjaga, alam lestari, demi generasi sekarang, dan generasi yang akan datang,” tukasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Rocky Pasaribu menyebut bahwa konflik antara TPL dan masyarakat selalu menunjukkan pola yang berulang. Misalnya, dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan terus terjadi selama perusahaan itu berdiri terus berulang.

Kata Rocky, permintaan masyarakat cukup singkat. Pemerintah harus berani mencabut semua izin konsesi yang dimiliki PT TPL.

“Tidak ada solusi lain, selain perusahaan ini yang harus lengkang. Pemerintah harus mencabut izin,” katanya.

Masyarakat kata Rocky, terbantu dengan kehadiran para pemuka agama dalam perjuangan mereka. Kata Rocky, ada semangat baru yang dirasakan masyarakat.

“Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kalau selama ini kita berjalan dalam ruang yang cukup sunyi, hari ini kita cukup banyak bantuan dari mereka. Dan kita yakini itu menjadi spirit yang sangat luar biasa bagi gerakan petani dan masyarakat adat, khususnya korban PT TPL,” imbuhnya.

Unjuk rasa Tutup TPL di gubernuran berlangsung alot. Masyarakat yang menunggu kehadiran Bobby Nasution harus gigit jari. Hanya Wakil Gubernur Sumut Surya yang menemui mereka. Lantaran, Bobby sedang menghadiri penobatan pahlawan nasional di Istana Negara.

PT TPL pun memberikan tanggapan atas unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. Dikutip dari pernyataan resminya, PT TPL mengklaim memiliki komitmen terhadap komunikasi dan keterbukaan.

“Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan,” Kepala Komunikasi PT TPL Salomo Sitohang.

TPL juga membantah tudingan soal kerusakan lingkungan, akibat dari operasional mereka. TPL mengklaim terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan secara periodik.

“Audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022–2023 menyatakan bahwa PT TPL taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial,” pungkasnya.