Demo #SaveBabi, Gubernur Edy Bingung: Siapa yang Mau Memusnahkan?

10 Feb 2020, 18:45 WIBKota Medan

Prayugo Utomo

News

Channel

Add Us on Google

Demo #SaveBabi, Gubernur Edy Bingung: Siapa yang Mau Memusnahkan?

Massa Save Babi berunjuk rasa di depan DPRD Sumut, Senin (10/2). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menanggulangi wabah itu secepatnya (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberi komentar menohok terkait unjuk rasa penolakan pemusnahan babi di DPRD Sumut, Senin (10/2) siang. Edy bingung sebenarnya siapa yang mewacanakan pemusnahan itu.

“Yang mau memusnahkan siapa?,” kata Edy di Kantor Gubernur Sumut, Senin petang.

Dia pun enggan berkomentar jika unjuk rasa yang dilakukan terkesan politis. Hanya saja dia mengatakan, Pemprov Sumut terus bekerja keras melakukan penanganan terhadap babi-babi yang terjangkit virus Hog Cholera dan African Swine Fever.

“Persoalan babi ini harus kita bersama-sama mengatasinya. Ini kan musibah. Wabah ini semua orang tak mau itu. Untuk itu harus bersama-sama kita mengatasinya. Tak bisa dijadikan itu persoalan, ribut sana ribut ini. Kita sudah berkali-kali rapat membahas bagaimana jalan keluarnya,” ungkap mantan Pangkostrad itu.

1. Pemerintah hanya memusnahkan babi yang terjangkit wabah

Massa Save Babi berunjuk rasa di depan DPRD Sumut, Senin (10/2). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menanggulangi wabah itu secepatnya (IDN Times/Prayugo Utomo)

Edy pun tidak ingin, wabah Hog Cholera dan ASF itu mengganggu perekonomian warga. Pihaknya saat ini terus melakukan pencegahan supaya wabah tidak semakin meluas.

Langkah-langkahnya juga sudah dilakukan. Mulai dari pemberian disinfektan, memantau lalulintas keluar masuknya babi dari daerah terjangkit dan lainnya.

“Wabah Hog Cholera sampai saat ini belum ada obatnya. Vaksinnya belum ada. Satu-satunya jalan kita hanya mencegah dengan membersihkan tempat-tempat itu. Kedua babi-babi yang terinfeksi wabah Hog kolera ini kita musnahkan yang terinfeksi. Karena belum ada obatnya. Kita melarang rakyat membuang babi-babi sembarangan kalau dia sudah mati,” ujarnya.

Babi-babi yang mati itu harusnya dikumpulkan. Supaya bisa diambil oleh tim yang sudah dibentuk untuk dimusnahkan.

2. Butuh dana Rp4 triliun untuk ganti rugi babi di Sumut

Massa Save Babi berunjuk rasa di depan DPRD Sumut, Senin (10/2). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menanggulangi wabah itu secepatnya (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dalam unjuk rasa itu, massa meminta ganti rugi ternak babi yang sudah mati. Lantaran, wabah ASF dan Hog Cholera sudah menjadi bencana.

Namun Edy berkata lain. Kata Edy permasalahan itu bukan hanya soal ganti rugi.

Apalagi jumlah babi yang mencapai 2 juta ekor di Sumut. Jika estimasi harga babi Rp2 juta per ekor, maka butuh Rp4 Triliun untuk mengganti semuanya.

“Siapa yang mau ganti. Bukan itu persoalannya,” tukas Edy.

3. Peternak berharap bantuan pemerintah, Edy: Gak usah pakai demo

Massa Save Babi berunjuk rasa di depan DPRD Sumut, Senin (10/2). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menanggulangi wabah itu secepatnya (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pemprov Sumut juga tengah membahas bantuan pengganti mata pencaharian mereka karena babi-babi yang mati. “Kalau itu yang dia minta, gak usah pakai demo. Itu lah yang kita bicarakan, itu kita bahas,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi, Jumat (17/1) dikatakan jika Pemprov Sumut tengah mempertimbangkan tindakan selanjutnya dalam menangani wabah ASF. Pertama mempertimbangkan memberikan hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak ASF.

“Kita dengan pusat sudah mempertimbangkan memberikan bantuan hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak virus ASF, apakah itu nanti kambing, sapi, kerbau, ayam atau mungkin ikan. Dananya sendiri sesuai dengan surat edaran Menteri Pertanian dari APBN dan APBD Provinsi dan kabupaten/kota. Kita tidak bisa memberikan babi lagi sampai Sumut bersih dari ASF,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap

Pemprov Sumut juga akan mengeluarkan SKKH untuk babi-babi yang dipastikan tidak terinfeksi ASF agar usaha peternakan babi tetap berjalan. Menurut Azhar, dengan berhentinya lalu-lintas babi di Sumut mempengaruhi perekonomian masyarakat karena tidak sedikit masyarakat yang berpenghasilan dari ternak babi.

“Kita juga akan menerbitkan SKKH untuk babi-babi yang dipastikan tidak terinfeksi ASF. Pak Gubernur merasa iba kepada masyarakat yang banyak menggantungkan hidupnya dari ternak babi dan nyatanya masih sangat banyak babi yang tidak terjangkit virus ASF di sini,” kata Azhar.