Demo May Day di Medan, Massa Perempuan Merasa Dilecehkan Aparat

01 Mei 2021, 20:30 WIB

Massa AKBAR Sumut merayakan Mayday dengan berunjuk rasa di Bundaran Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Sabtu (1/5/2021). Aksi unjuk rasa itu diduga mendapat tindakan intimidasi dan arogansi aparat pengamanan. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Aksi unjuk rasa perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional juga berlangsung di Sumatra Utara, Sabtu (1/5/2021). Namun aksi unjuk rasa dari aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut di Kota Medan, diduga mendapat tindakan intimidasi dari oknum aparat keamanan.

Aksi yang awalnya direncanakan digelar di Tugu Titik Nol Kota Medan itu harus bergeser. Lantaran, aparat keamanan terus melakukan tekanan kepada massa. Sejumlah oknum aparat keamanan terus diduga melakukan intimidasi. Padahal, aksi unjuk rasa belum dimulai.

1. Massa perempuan ikut diintimidasi

AKBAR Sumut mengecam tindakan intimidasi dan arogansi dari aparat pengamanan tersebut. Bahkan, dalam konferensi persnya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, salah seorang pentolan aliansi mengungkapkan jika banyak massa perempuan yang mendapatkan intimidasi dari oknum diduga aparat laki-laki.

“Ada polisi yang kemudian merekam massa dengan mendekatkan ponselnya ke wajah massa perempuan. Ini sungguh tidak etis, dan kami anggap ancaman. Tindakan oknum kepolisian ini tidak boleh diwajarkan,” ujar Lusty Ro Manna Malau, Founder Perempuan Hari Ini (PHI).

2.Dugaan intimidasi juga mengarah pada pelecehan seksual

Intimidasi ini terjadi saat massa yang notabene perempuan berkumpul untuk menunggu yang lainnya datang. Bahkan kata Lusty, tindakan intimidasi itu juga mengarah pada pelecehan seksual.

“Ada beberapa massa perempuan juga digodain, main mata juga samaku, kemudian ada yang mengeluarkan lidah. Ini adalah bentuk pelecehan kepada kami. Massa perempuan juga mendapat kata – kata Sexiest dari sejumlah oknum,” tegas Lusty.

3. Massa yang berjumlah sedikit harus berhadapan dengan kendaraan taktis

Karena terus mendapat tekanan, AKBAR Sumut menggeser lokasi unjuk rasa ke Bundaran Jalan Gatot Subroto. Begitu mereka tiba di sana, polisi pun kembali datang. Kendaraan taktis seperti water cannon, pengurai massa (Raisa) dan Truk Tim Pemburu Preman langsung dijajarkan di depan barisan massa. Polisi tetap berupaya menutup ruang gerak massa. Polisi berpakaian sipil pun terus merapat ke barisan massa.

Meski terus mendapat tekanan, massa tetap melanjutkan unjuk rasa. Mereka berorasi di depan barisan kendaraan taktis. Bahkan, ketika mereka bergeser sedikit untuk mencari ruang, barisan kendaraan pun ikut bergeser.

“Sepanjang aksi dilakukan juga kita bisa mendengar, orasi kita dipotong oleh pengumuman polisi soal Protokol Kesehatan. Dan itu tidak hanya sekali. Sehingga kita nilai ada upaya mengganggu konsentrasi massa. Harusnya kalau mau menyampaikan pengumuman, tidak saat ada orasi. Saat kita orasi, kepolisian juga malah menghidupkan mesin mobilnya. Untuk apa?” ujar Maswan dari LBH Medan.

4. Arogansi dan intimidasi dinilai sebagai upaya pemerintah membungkam demokrasi

AKBAR Sumut sepakat jika tindakan dugaan intimidasi dan arogansi oknum aparat kepolisian saat unjuk rasa adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Kepolisian harusnya bertindak untuk mengamankan situasi jalannya unjuk rasa. Bukan malah membubarkan, apalagi bertindak arogan kepada masyarakat.

“Ini bukan kali pertama unjuk rasa AKBAR Sumut. Kita hanya mau bilang, pasca perubahan slogan Promotor ke Presisi, ternyata polisi sama saja. Kami mendesak Kapolri untuk mengevaluasi jajarannya. Kami paham tugas polisi adalah melakukan pengamanan. Tapi polisi harus paham, rakyat juga hanya ingin menyuarakan aspirasinya,” ujar Maswan.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi kepolisian soal dugaan intimidasi dan arogansi kepada massa AKBAR Sumut. Kepala Bagian Operasi Polrestabes Medan yang dikonfirmasi di lokasi, menolak memberikan komentar. Begitu juga dengan Kepala Sub Bagian Humas Polrestabes Medan Kompol Riama Siahaan yang belum memberikan konfirmasi ihwal tindakan itu.

Dalam unjuk rasa itu, massa tetap menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dicabut oleh pemerintah. Massa juga menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat.

“Kami juga menuntut pemerintah untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap buruh perempuan,” pungkas Maswan.

5. Buruh lainnya memilih rayakan May Day bersama gubernur

Terpisah, sejumlah kelompok buruh memilih merayakan May Day 2021 bersama Gubernur Sumatra Utara Edy rahmayadi. Dalam kegiatan itu, sejumlah serikat buruh, pengusaha dan Gubernur Edy Rahmayadi terlibat di dalam kegiatan sosial serta pencabutan undian 'lucky draw'.

Edy Rahmayadi dalam sambutannya meminta para buruh untuk selalu mendukung setiap kebijakan gubernur demi pembangunan Sumut yang berkelanjutan.

"Saya ini meskipun di satu sisi sebagai penguasa karena saya gubernur tapi saya juga adalah bagian dari rakyat Sumatera Utara. Sama seperti kalian. Jadi saya ingin kalian juga ikut memberikan sumbangsih pikiran dan saran untuk Sumatera Utara yang kita cintai, " kata Edy.

Edy meminta momen peringatan May Day dibuat tidak hanya sekedar unjuk rasa di jalan. Edy ingin kegiatan yang berfokus pada dialog atau seminar yang bertemakan soal peningkatan skill, keahlian serta sumberdaya manusia (SDM) para buruh termasuk juga aturan terkait penyelesaian hubungan sengketa antara buruh dan pengusaha yang harus punya aturan dan jalan keluar yang jelas.

"Semua ini harus tertib, pengusaha ada bisa duduk bersama dengan buruh. Semua kita harus bergandengan tangan. Sumut ini butuh banyak pikiran tak cukup hanya sekedar demo. Untuk apa demo kalau tak ada tujuan. Lebih bagus kita duduk bersama ada penguasa, ada pengusaha ada buruh. Kalau kita tertib. Maju Sumatera Utara kita ini, " ungkap Edy.