Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Demo massa AKBAR Sumut di depan DPRD Sumut, Senin (1/9/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)
Demo massa AKBAR Sumut di depan DPRD Sumut, Senin (1/9/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya sih...

  • Massa AKBAR Sumut berunjuk rasa di DPRD Sumut

  • Ketegangan terjadi saat sekelompok orang mencoba membuat aksi damai itu ricuh

  • Mereka menuntut pembubaran DPR, pembatalan kenaikan pajak, dan reformasi kepolisian

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Massa dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut) berunjuk rasa di tengah hujan deras yang mengguyur kawasan DPRD Sumut, Senin (1/9/2025). Massa berorasi secara bergantian di sana.

Dalam aksi itu mulai terjadi ketegangan. Sekelompok orang mencoba membuat aksi damai itu ricuh. Saat para pentolan aksi bernegosiasi dengan polisi, terlihat sejumlah orang mulai melakukan aksi pelemparan.

Massa AKBAR Sumut pun mencoba menenangkan massa. Sejumlah orang yang diduga hendak merusuh pun di keluarkan dari barisan massa. Ketegangan sempat terjadi saat polisi bertameng ke luar dan berdiri berhadap-hadapan dengan massa. Beberapa perwakilan massa pun meminta polisi bertameng masuk. Polisi pun menurutinya. Sampai saat ini unjuk rasa masih berlangsung. Pantauan di dalam gedung DPRD Sumut, polisi bersiaga.

Koordinator aksi Gana mengatakan, unjuk rasa ini adalah respon dari meningkatknya eskalasi tindakan kekerasan oleh aparat. Termasuk kasus meninggalnya Affan Kurniawan, ojek online yang dilindas kendaraaan taktis dan sejumlah korban lainnya, baik saat unjuk rasa mau pun dampak dari demonstrasi itu.

"Kami mengutuk dan mengecam tindakan aparat yang represif menindak massa. Aksi ini untuk menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi," kata Gana.

Massa juga menuntut pembubaran DPR dan membentuk Dewan Rakyat. Mereka juga menuntut pembatalan kenaikan pajak. Dalam aksi ini mereka juga menuntut Reformasi menyeluruh kepada institusi kepolisian, mencabut Undang-undang TNI dan sejumlah tuntutan lainnya.

"Kami juga menolak upaya pecah belah (devide et impera) yang dilakukan oleh negara saat ini. Musuh bersama kita bukan sesama rakyat, musuh kita adalah pemerintah itu sendiri yang membuat kemarahan di berbagai daerah bergejolak. Musuh kita adalah mereka yang merampas tanah rakyat, mereka yang tidak melindungi kelas pekerja, mereka yang membunuh anak dengan senjata,, mereka yang memungut pajak untuk dikorupsi agar bisa foya-foya, mereka yang membiarkan kita miskin," pungkasnya.

Editorial Team