Dana TKD di Pangkas Rp1,2 Trilun, Provinsi Riau Protes ke Kemenkeu

Terkait dengan pemangkasan dana TKD, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sudah berjanji akan mencoba formulasi lainnya agar potensi kehilangan TKD tersebut bisa diminimalkan. Namun, ada catatan yang diberikan Menkeu Purbaya ke Pemerintah Provinsi Riau.

Catatan tersebut yakni, Pemerintah Provinsi Riau harus mampu memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat, bahwa semua uang yang ditransfer ke daerah tersebut bisa dikelola dengan baik dan transparan.

"Pak menteri (Purbaya Yudhi) memberikan catatan agar pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan bahwa uang yang ditransfer harus dikelola dengan baik, transparan dan benar-benar memperhatikan pelayanan dasar," ujar Syahrial.

Selain catatan dari Menkeu Purbaya Yudhi, Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki opsi lainnya agar dana dari pemerintah pusat dapat diserap untuk pembangunan di Bumi Lancang Kuning. Adapun opsi itu yakni, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh kementerian dan lembaga.

Karena berikutnya akan digelontorkan dana diseluruh kementerian dan lembaga, sehingga daerah di dorong untuk meningkatkan upayanya dalam meyakinkan bahwa daerah layak untuk mendapatkan dana tersebut.

"Saya juga sudah lapor Pak Gubernur (Abdul Wahid) dan setuju semua kepala dinas kita untuk mulai membangun komunikasi dengan Satker pusat yang ada di daerah. Kepala dinas kita harus koordinasi intens, nanti baru didorong ke kementerian dan lembaga di pusat," terang Syahrial.

Syahrial menambahkan, pekan depan Menkeu Purbaya Yudhi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Abdul Wahid dan Bupati/ Wali Kota se Riau.

"Kita sudah bersurat ke Kemenkeu untuk pertemuan ini. Jadi pekan depan akan ada pertemuan Pak Gubernur dengan Bupati/ Wali Kota (se Riau) bersama Pak Menteri Keuangan," tambahnya.