Dampak Dualisme Kepemimpinan ITM, Mahasiswa Tak Kunjung Diwisuda

Masih dalam isi surat, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menghentikan seluruh proses akreditasi program studi Institusi ITM, dan juga LL Dikti Wilayah I menarik dosen pegawai negri sipil yang dipekerjakan.

Hal ini berlaku dalam jangkang waktu 6 bulan terhitung dari surat tersebut diterbitkan. Jika nantinya, dari pihak kampus ITM tak melakukan perbaikan maka dikenai sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

Surat Kemendikbud ini ditanda tangani oleh Nizam selaku Direktur Jendral Kemendikbud, dengan diberikan setempel resmi.

Saat dikonfirmasi IDN Times, Kepala LLDikti Wilayah I Sumatera Utara, Dian Armanto membenarkan adanya surat dan isi tersebut.

"Iya benar ada surat itu. Kalau disanksi itu dia akan dicabut izinnya atau ditutup kalau tidak ada progres," ungkapnya saat dikonfirmasi pada Selasa (15/9/2020).

Dirinya berharap bahwa, pihak Yayasan swasta atau Lembaga Nirlaba dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan kampus.

Menurut Dian, saat ini ada sebanyak 220 Yayasan di Wilayah Sumut. Namun, Jika nantinya ITM tutup maka berkurang menjadi 219.  Sementara, Dian mengatakan untuk mahasiswa ITM yang terdampak sanksi administrasi berat dipersilahkan untuk memilih tempat pindah. 

Selain itu, Dian juga menjelaskan LL Dikti Wilayah 1 Sumut akan memberikan fasilitas berupa administrasi seperti surat pindah.

“Kalau dibutuhkan surat pindah, kita berharap Yayasan lah yang memindahkannya karena itu tanggungjawab Yayasan. Pimpinan Akademiknya kan gak ada kalau tutup, memang tanggungjawab ya ada di Yayasan tapi kalau tidak juga mengeluarkan surat pindah kita juga berhak (keluarkan surat) selama mahasiswanya itu terdaftar di data,” ucapnya.