Dairi Kembali Raih Predikat Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman

Menurutnya, predikat zona hijau tahun lalu tak menjamin tahun 2022 akan mendapatkan predikat yang sama. 

"Nggak otomatis kemarin zona hijau dapat zona hijau lagi. Tahun depan lebih susah lagi, jadi puji Tuhan. Alhamdulillah kami bisa tetap mempertahankan dengan tingginya harapan masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya penghargaan ini bisa mengukur kinerja pemerintahan. "Kami bertekad kita harus selalu berada di kualitas atas, jadi kami mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman karena dengan adanya Ombudsman kita bisa mengukur, kita dengan teman-teman lain jadi kita bisa belajar, kenapa teman-teman bisa lebih baik, apa yang mereka lakukan," tambahnya.

Edy mengatakan tak lantas berpuas diri. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dibenahi. Dia sudah mengkomunikasikan hal ini dengan ombudsman.

"Saya sudah bicara dengan Ombudsman yang lalu, ada beberapa area tercatat untuk diperbaiki. Jadi kita akan segera konsolidasi, bersiap-siap masuk lagi penilaian tahun berikutnya," jelas Eddy.

"Saya sudah tahu, sudah identifikasi ada beberapa area, antara lain seperti skill SDM kita dalam pelayanan, perspektif mereka, jadi kita perlu latih mereka lalu kita lakukan simulasi, kita lakukan tes dulu sebelum Ombudsman masuk," bebernya.

Sementara Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utaram Abyadi Siregar, mengatakan ada peningkatan jumlah pemerintah daerah yang mendapat predikat hijau. 

"Kita terima kasih ya kepada pemerintah daerah se-Sumatera Utara, karena penilaian Ombudsman tahun 2022 yang kemarin itu ada peningkatan yang sangat signifikan jumlah pemerintah dari yang sebelumnya," kata Abyadi.

Abyadi mengatakan di tahun 2021 yang lalu hanya ada delapan Pemda yang masuk zona hijau, namun saat ini meningkat menjadi 16 Pemda. Dia mengapresiasi capaian itu karena metode penilaian yang mereka lakukan lebih sulit dari pada tahun 2021, namun makin banyak yang masuk zona hijau.

"Jumlah pemerintah daerah zona hijau dari awalnya itu hanya delapan ya tahun 2021, menjadi 16 tahun 2022 ini, ini luar biasa dan itu berat karena metode survei sangat ini, rinci," jelasnya.

Pada acara, penganugerahan Opini Pengawasan Pelayanan Publik hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman tahun 2022 di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut. Sebanyak 33 perwakilan kabupaten/kota di Sumut datang dalam acara tersebut, termasuk Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.