Medan, IDN Times – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di daerahnya. Namun izin itu hanya boleh dilaksanakan pada daerah yang memenuhi ketentuan dalam surat edaran Gubernur Sumut.
Dalam surat edaran per 30 Agustus 2021, PTM akan dilakukan mulai 1 September 2021. "Tetapi PTM ini dilaksanakan secara terbatas," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Wan Syaifuddin di Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (30/8/2021).
Dalam edaran itu, hanya daerah berstatus level 2 dan 3 yang diizinkan menggelar PTM. Artinya, hanya Kota Medan dan Pematangsiantar yang belum diizinkan untuk PTM.
Meskipun, pantauan di lapangan, ada beberapa sekolah swasta yang tetap nekat menggelarnya. Dua daerah ini masih berstatus PPKM level 4.
Adapun pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan dengan kapasitas maksimal 50 persen, kecuali SLB dan sejenisnya maksimall 62 persen sampai 100 persen dengan menjaga jaran satu setengah meter dan maksimal lima peserta didik per kelas serta PAUD maksimal kapasitas 33 persen.
Syarat lainnya dalam PTM ini adalah soal kantin. Tempat itu belum diperbolehkan buka selama PTM dalam masa pandemik.
Para peserta pendidikan diimbau membawa bekal makanannya sendiri. Sementara siswa yang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol. Begitu juga dengan pelajar yang kontak erat dengan orang terpapar COVID-19.
Adapun jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak dua kali seminggu dan dua jam per hari dengan durasi 60 menit.
PTM juga mengisyaratkan supaya seluruh perangkat sekolah menjalani vaksinasi. Mulai dari kepala sekolah, guru hingga pegawai tata usaha.
Setiap rombongan belajar (kelas) maksimal diikuti 25% (dua puluh lima persen) siswa dengan prinsip belajar secara bertahap.
Khusus pada satuan pendidikan yang berada di Kelurahan/Desa zona merah tidak dibenarkan belajar tatap muka terbatas dan untuk sementara sekolah tersebut ditutup selama lima hari.
"Program belajar mengajar juga menerapkan kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan," ucap Syaifuddin.
Dia mengungkapkan, tanggung jawanb pengawasan PTM terbatas ini juga diserahkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda dan Dinas Pendidikan sesuai kewenangan mereka masing-masing. Pihak orang tua tidak diwajibkan mengikutkan anak-anak mereka pada PTM terbatas itu.
"Mereka dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya," jelasnya.
Apabila sekolah yang ada belum bisa memenuhi syarat PTM terbatas seperti yang disebutkan di atas, maka bisa mengacu pada keputusan bersama empat menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19.