Medan, IDN Times - Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, ada 17 kabupaten atau kota yang terkena bencana banjir dan tanah longsor.
Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Sumatra Utara (Sumut) menyebabkan banjir dan tanah longsor di 17 kabupaten atau kota.
Kepala BPBD Sumut Abdul Haris Lubis mengatakan daerah yang terdampak yaitu Kabupaten Asahan, Batubara, Deliserdang, Labuhanbatu, Langkat, Nias Barat, Nias, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Kota Sibolga, Tebingtinggi, Tanjungbalai dan Medan.
“Bencana banjir dan tanah longsor sudah mulai terjadi sejak akhir Oktober, Kabupaten Asahan sejak 30 Oktober dan sampai saat ini masih berlangsung, terakhir di Medan mulai hari Sabtu tanggal 19 yang dampaknya cukup luas,” katanya, Selasa (22/11/2022).
Mayoritas bencana banjir dan longsor di Sumut telah selesai, namun daerah yang sampai saat yang masih berlanjut antara lain Kabupaten Asahan, Batubara dan Langkat.
Di Kabupaten Asahan, menurut data BPBD Sumut, ada 18 kecamatan terdampak dan 2.384 rumah yang terendam banjir, 15 rumah ibadah, 16 sekolah dan dua tanggul rusak dan berdampak kepada 7.991 jiwa.
Di Kabupaten Batubara, ada 4 kecamatan yang terdampak, 895 KK dan satu tanggul rusak. Sedangkan di Kota Medan kurang lebih sembilan kecamatan terendam banjir sejak 19 November dengan ketinggian rata-rata 30-50 cm.
“Di Asahan masih ada yang bertahan di pengungsian, sekitar 944 orang, di Batubara juga ada kalau di tempat-tempat lain mayoritas warga masih bertahan di rumah masing-masing, tetapi kita akan kita siapkan tenda-tenda pengungsian, bahan makanan dan juga obat-obatan,” katanya.
Saat ini, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Sumut siap siaga di semua kabupaten/kota, karena hujan dengan intensitas tinggi masih belum mereda.
Bekerja sama dengan BMKG, BPBD Sumut bersama BPBD Kabupaten/Kota terus memantau dan memonitoring setiap daerah untuk meminimalisir dampak banjir dan longsor.
“Kita harap tidak ada lagi, tetapi kita tentu harus selalu siap siaga terutama di zona-zona yang rawan. Kita bekerja sama dengan Pemkab/Pemko, BMKG dan memanfaatkan semua informasi dari media massa, elektronik dan juga aplikasi kebencanaan In Aware BNPB,” pungkasnya.