Jakarta , IDN Times - Gara-gara pencoretan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019, komisioner KPU RI diperiksa polisi, Selasa (29/1).
Yang dipanggil adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman
Polisi meminta keterangan dari keduanya di Polda Metro Jaya kemarin.
Dilansir dari Kantor Berita Antara, Pramono mengatakan pemeriksaan itu terkait polemik kasus pencalonan ketua umum partai Hanura, yaitu OSO sebagai anggota DPD RI. Ia mengaku, polisi menyodorkan 20 pertanyaan.
"Tadi diberikan 20 pertanyaan.Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen kami yang selama ini kami bangun," ujar Pramono seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/1) malam.
Ia mengatakan pertanyaan yang diajukan polisi seputar alasan KPU mengambil sikap yang telah dilakukan selama ini terkait pencalonan OSO, dan juga kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.
"Kita jelaskan sebagaimana argumen kita selama ini. KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang selama ini kita yakini dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi," jelas Pramono.
Pramono juga menekankan, KPU menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjelaskan bahwa pengurus partai politik (parpol) tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI.
Ia juga menekankan, pihaknya tidak mengabaikan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA). KPU sudah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada OSO, untuk masuk DCT sepanjang bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.
Kuasa hukum OSO Herman Kadir sebelumnya melaporkan Ketua KPU RI Arief Budiman dan komisioner KPU RI lainnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1) lalu.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.
KPU juga tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota DPD RI meski ia telah memenangkan gugatan di PTUN dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU juga menolak pencalonan OSO karena putusan MK menyatakan melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.