Medan, IDN Times - Masyarakat adat menjadi kelompok paling rentan dalam isi transisi energi. Suara kritik menggema di perhelatan COP30 di Belém, Brazil.
Dalam sesi side event COP30 bertajuk Centering Justice and Responsible Critical Minerals Governance di Ford Foundation Pavilion, organisasi masyarakat sipil Indonesia mengingatkan bahwa transisi energi global menyimpan persoalan besar di tingkat komunitas.
Contoh paling mencolok datang dari Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, serta kawasan industri Pomalaa, yang kini menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan otomotif global seperti Volkswagen, Ford Motors, Tesla, BMW, dan BYD.
“Masyarakat Adat Bajau di Kabaena tak lagi bisa mencari ikan sebagai sumber penghidupannya. Air laut kini sudah berubah merah. Anak-anak sudah tak lagi berenang di sana. Laut yang dulu menjadi rumah kini berubah menjadi racun,” ungkap Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, dalam keterangan resmi Sabtu (14/11/2025).
Penelitian Satya Bumi tahun 2025 mengemukakan bahwa paparan nikel pada warga Kabaena mencapai 5–30 kali lebih tinggi dari populasi umum, dan 1,5–10 kali lebih tinggi dari komunitas yang tinggal di dekat fasilitas nikel aktif. Urine warga juga menunjukkan keberadaan kadmium, timbal, hingga seng—logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
Dampak industri nikel yang menghantam Masyarakat Adat tidak hanya terjadi di Kabaena. Andi Muttaqien menyebut kondisi serupa turut dirasakan suku Honganamayawa di Halmahera, Maluku Utara.
“Untuk itu perlu kita mendorong dunia internasional untuk berhenti mengambil nikel dari pulau-pulau kecil dan menghentikan operasional perusahaan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Andi.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert Kwokwo Barume, menilai akar masalahnya terletak pada absennya perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat di Indonesia.
“Saya melihat kecenderungan negara-negara ini seolah menahan diri untuk tidak memberikan hak-hak Masyarakat Adat lantaran kekosongan kerangka hukum nasional terkait HAM dalam masalah ini. Ini yang seharusnya dibahas dalam COP30,” ujar Barume.
Ketika meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) Poco Leok pada Juli 2025, Barume menemukan bahwa proyek-proyek ekstraktif dan PSN dijalankan tanpa prinsip free, prior and informed consent (FPIC), sehingga memicu perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain isu hukum, transisi energi yang berjalan tanpa mempertimbangkan perlindungan sosial dan ekologis dinilai makin memperburuk kondisi komuitas rentan.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menekankan bahwa pemerintah harus menjadikan keadilan iklim sebagai fondasi kebijakan energi terbarukan.
“Transisi yang benar harus melindungi hutan dan wilayah adat, menghentikan ekspansi energi fosil, serta memastikan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat nyata dari perubahan itu. Jangan atas nama ‘transisi bersih’ kita mengambil tanah, merusak lingkungan, atau menyingkirkan warga dari kehidupannya,” kata Iqbal.
Menurut Greenpeace, keadilan iklim bukan hanya soal pemangkasan emisi, tetapi juga memastikan kelompok rentan tidak menjadi korban kebijakan yang menguntungkan segelintir elite. Partisipasi bermakna dinilai sebagai kunci agar peralihan menuju energi bersih tetap menempatkan hak-hak masyarakat di garis depan dan menjaga masa depan generasi mendatang