Medan, IDN Times – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus waspada menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Jika ketahuan ikut kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon bisa pidana buntutnya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun akan memantau media sosial milik ASN. Netralitas ASN akan menjadi sorotan penting.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemantauan di media sosial. Jika ada ASN yang mengampanyekan salah satu calon maka akan langsung ditindak.
"Bawaslu bisa mengawasi ASN apabila berkampanye di media sosial, bila adanya dugaan pelanggaran netralitas perlu dilakukan kajian untuk disampaikan ke Komisi ASN. Jadi, kalau ada unsur pidana akan diteruskan kepada kepolisian dan apabila itu hoaks maka dilakukan tag down. Jadi, bagi ASN berkampanye di media sosial bisa diancam pidana," tutur Fritz.
Pengawasan di Sumut akan diperketat. Khususnya di Kota Medan dengan pengguna media sosial yang banyak.
"Harapan kita, kepada ASN dan masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial selama berlangsungnya Pilkada. Tidak sembarangan memberikan tanda like pada status orang lain dalam proses pencalonan atau berita hoaks, perlu kita sampaikan ini adalah Pilkada proses demokrasi harus kita dukung bersama," jelas Fritz.
Bawaslu juga sudah melakukan supervisi ke sejumlah daerah seperti Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Tobasa, Samosir, Pakpak Barat, Dairi, Karo dan Binjai serta Medan. Mereka mengecek kesiapan Bawaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap protokol kesehatan.
"Untuk masalah kesehatan menjadi perhatian serius bagi Bawaslu Kota hingga ke kecamatan dan kelurahan. Ini kita cek, apakah ada yang terkena COVID-19 atau tidak, makanya ini kita cek seluruhnya," kata Fritz.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan pihaknya bersama jajaran di Bawaslu Kota Medan melakukan sosialisasi netralisasi ASN dan pengawasan yang melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan di Kota Medan. Dengan ini, ASN dapat menempatkan dirinya sebagai pihak yang netral di Pilkada 2020.
"Perlu diketahui Panwascam dan Panwaslu Kelurahan sudah kita dorong untuk mengawasi agar melaporkan adanya ASN yang tidak netral. Jadi, kita tidak ingin pelanggaran ini terjadi di kalangan ASN yang bisa mengancam kepada pidana yang diproses dalam Sentra Gakumdu Bawaslu," jelas Payung.