Calon Pekerja Migran Diduga akan Dipekerjakan Judi Online di Kamboja

Kata Siti, sampai saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap total 212 calon PMI ilegal itu. Namun beberapa di antaranya mengatakan tujuan keberangkatan ke Kamboja untuk hanya sekedar jalan-jalan.

“Mereka  kalau ditanya mengakunya, ingin jalan-jalan. Kemudian ada juga yang mau mengikuti prosesi keagamaan di sana. Mengunjungi tempat ibadah,” kata Siti.

Siti juga mengatakan, para calon PMI juga tidak mengetahui siapa yang merekrut mereka. Ada pola sambung menyambung antara perekrut. Sehingga membentuk rantai panjang yang sulit diketahui.

“Mereka juga tidak tahu ketika pada akhirnya satu pesawat carteran. Sebagian mengetahui. Sebagian lagi tidak tahu. Jadi belum terbuka,” kata Siti.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam. Pihaknya juga belum menyimpulkan soal dugaan para calon PMI akan dipekerjakan sebagai operator judi online.

“Sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan ke arah sana (kerja di judi online). Penyidik juga sedang mendalami secara intensif, kepada beberapa calon PMI. Mereka ini diduga ikut memfasilitasi, terkait dengan penampungan dan penginapan sebelum berangkat ke Kamboja,” kata Hadi, Senin malam.

Saat ini, Polda Sumut juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Lantaran, perusahaan perekrutan para calon PMI diduga berada di Jakarta. “Ini terus didalami,” kata Hadi.

Sampai saat ini, 212 calon PMI ini masih ditempatkan di dua lokasi. Mereka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumut.

BP2MI mencatat, ada peningkatan jumlah PMI ilegal yang masuk ke luar negeri. Khususnya ke Malaysia dan Kamboja. Sejak Desember 2021 hingga sekarang, sekitar 900-an orang pergi secara ilegal ke Kamboja dan Malaysia.

Untuk tujuan Malaysia, para PMI ilegal masuk melalui jalur laut. Mereka ke luar dari pelabuhan tikus di Sumut yang luput dari pengawasan. Peningkatan jumlah PMI ilegal ini juga merupakan dampak gejolak ekonomi karena COVID-19. Banyak orang memilih jalan singkat dan culas untuk mendapatkan pekerjaan.

BP2MI mengimbau, warga yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja bisa memilih jalur resmi. Sehingga pemerintah bisa melakukan pertanggungjawaban ketika terjadi sesuatu dengan warganya.

“Sebenarnya saat ini, untuk warga yang bekerja ke luar negeri sudah jauh lebih mudah. Jalur mandiri bisa. “Kalau dari resmi. Tercatat, ada jaminan. Kalau mereka ditipu, ada asuransi yang menanggung kerugian mereka,” pungkasnya.