Cak Imin Usul Gubernur Ditiadakan, Ridwan Kamil: Tanya Rakyat!

01 Feb 2023, 13:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berswafoto bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan awak media, Selasa (31/1/2023) malam. (Veri Ardian/Diskominfo Sumut)

Medan, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), turut merespons terkait usulan dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk menghapuskan jabatan Gubernur di Indonesia.

Menurutnya, usulan yang dilontarkan Cak Imin sejatinya harus dijawab oleh rakyat.

“Pertanyaan itu yang paling bijak adalah dijawab oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan tanya kepada rakyat. Eksistensi gubernur, wali kota, presiden, dan partai dahulu juga diputuskan sesuai aspirasi rakyat,” kata Ridwan Kamil.

1. Ridwan Kamil menilai kesepakatan tertinggi datang dari rakyat

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Dirinya juga menilai usulan meniadakan jabatan Gubernur juga harus ada kesepakatan dari rakyat. Hal ini mengingat, partisipasi rakyat diperlukan dalam setiap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pembangunan negara.

“Kalau mau ada perubahan-perubahan silakan karena negara ini dibangun oleh kesepakatan. Kesepakatan tertinggi datang dari rakyat,” ujarnya.

2. Ridwan Kamil minta untuk terlebih dahulu bertanya kepada rakyat terkait ditiadakan Gubernur di Indoensia

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Lanjutnya, bentuk-bentuk yang bisa ditanyakan kepada rakyat terkait usulan meniadakan jabatan Gubernur bisa dalam upaya referendum.

“Bentuknya bisa referendum. Nanti kalau rakyat memutuskan iya. Ya dibuat kesepakatan baru. Kalau rakyat tetap membutuhkan karena merasakan manfaat yang luar biasa jadi harus dihormati. Kesimpulannya bertanya kepada rakyat,” pungkasnya.

3. Cak Imin menilai pemilihan Gubernur terlalu melelahkan dalam pelaksanaannya

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Seperti diketahui, Cak Imin mengusulkan jabatan Gubernur di Indonesia dihapus. Dia menilai jabatan Gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.

Bukan hanya itu, Cak Imin juga menilai sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Selain itu, kata Cak Imin, pemilihan Gubernur terlalu melelahkan dalam pelaksanaannya.