Simalungun, IDN Times - Bupati Pemkab Simalungun, JR Saragih meminta semua pihak untuk menghormati hasil pleno rekapitulasi suara yang telah dtetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang.
Jika dinilai ada kecurangan, JR Saragih menyarankan agar menempuh jalur hukum. Himbauan ini disampaikan demi menjaga kondusifitas.
Menanggapi maraknya pemberitaan serta gerakan mengenai people power akhir- akhir ini, Bupati mengajak seluruh masyarakat serta aparatur Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak terlibat dengan hal tersebut. Bupati menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memelihara persatuan dan kesatuan.
Setiap informasi perlu disaring dan jangan mudah terpancing atau terprovokasi apalagi mengambil tindakan diluar hukum. "Mari kita hormati proses yang sedang berlangsung. Jika tidak puas, ajukan keberatan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jangan mudah terprovokasi karena nantinya kita sendiri yang akan rugi," tambah Bupati.
Senada disampaikan Ketua KPUD Simalungun, Raja Ahab Damanik. Ia meminta elemen masyarakat menjaga suasana tetap kondusif menjelang pengumuman hasil pemilihan umum yang dilakukan KPU RI, Rabu 22 Mei 2019 dan setelah pengumuman ini selesai. Berakhirnya pesta demokrasi diharapkan perbedaan pilihan dapat dikesampingkan.
Sementara bagi pihak yang merasa ada dugaan kecurangan selayaknya mengambil ruang pengaduan atau melaporkannya setelah tiga hari pengumuman pemenang suara disampaikan KPU.
“Masih ada ruang untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU),” jelasnya sembari mengutarakan bahwa pihaknya juga akan mengumumkan nama-nama Caleg yang menang untuk dewan periode 2019-2024.
Rektor Universitas Simalungun (USI) Dr Corry Purba menegaskan agar mahasiswanya tidak ikut dalam gerakan people power. Apalagi kalau gerakan ini dapat menanggu stabilitas. "Lebih baik melakukan hal yang baik untuk kepentingan nasional. People power itu jangan dipakai hanya untuk kepentingan kelompok" jelasnya.
Corry menambahkan, people power yang murni terjadi adalah ketika pada saat seluruh mahasiswa dan elemen lainnya melakukan itu pada zaman kepemimpinan Soeharto. Karena pada saat itu merupakan masalah bersama, bukan masalah dari orang-orang tertentu.
"People power atau kekuatan masyarakat itu kita gunakan ketika memang sudah menjadi masalah bersama. Ini kan tidak masalah bersama. Ini masalah kubu tertentu. Kalau dulu kan gak. Memang kita semua satu. Satukan semua seluruh Indonesia selama dia berkuasa," ucapnya.