Toba, IDN Times – Presiden Joko Widodo akhirnya meneken perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Toba. Pergantian nama itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 , Senin (24/2) dan diundangkan pada 26 Februari 2020.
Namun dalam perkembangannya, terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Samosir. Nama Toba Samosir dinilai sudah tidak relevan.
Meski sudah hampir 21 tahun berdiri, selama ini tak sedikit masyarakat yang masih bingung karena nama Toba Samosir dan Samosir. Padahal itu dua kabupaten yang berbeda (setelah dimekarkan).
“Kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menerima aspirasi masyarakat untuk perubahan nama itu. Supaya masyarakat tidak bingung membedakan,” ungkap Bupati Toba Darwin Siagian, Kamis (5/3).
Kata Darwin, perubahan nama ini memberikan dampak baik bagi pengebangan pariwisata. Menyusul perhatian pemerintah pada Kabupaten Toba saat ini. Pengembangan pariwisata di Toba saat ini memang sedang digeber untuk mengejar target satu juta wisatawan.
Berbagai infrastruktur dan pengembangan destinasi juga digeber. “Wisatawan menjadi tidak bingung. Orang yang mau datang ke Toba atau ke Samosir sudah pasti,” ungkapnya.
Toba Samosir adalah Kabupaten hasil pemekaran dari Tapanuli Utara yang diresmikan pada 1999 lalu. Pergantian nama Toba Samosir menjadi Toba akan diumumkan pada Hari Jadi yang ke-21, tepatnya 9 Maret 2020. Darwin juga mengatakan, seluruh kecamatan yang ada di daerahnya sudah siap untuk pergantian nama tersebut.
“Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas kita, termasuk kesehatan dan pendidikan. Tapi, BOPDT melalui pariwisata itu juga salah satu untuk mempercepat perkembangan ekonomi di Tobasa,” ungkapnya.
Kata Darwin, pergantian nama ini juga menjadi semangat baru untuk pembangunan di daerahnya. Saat ini, dia mengklaim tengah merampungkan sejumlah infrastruktur.
Di antaranya adalah, Balige By pass yang ditarget rampung tahun depan. Lalu Balerong Balige hingga ketenagalistrikan di sejumlah dusun terpencil.
“Diumumkannya pas Hari Ulang Tahun 9 Maret ini. Akan kita bacakan di DPR,” pungkasnya.