BPS Aceh: Sensus Ekonomi 2026, Olshop dan Konten Kreator Turut Didata

Tasdik mengatakan tahap awal dimulai dengan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah, sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas ekonomi di Tanah Rencong.

“Kita tahu bahwa sensus ekonomi itu dilakukan setiap 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran angka 6,” ujar Tasdik. 

Menurutnya, hasil sensus tidak hanya menggambarkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga melihat bagaimana perkembangan berbagai sektor yang selama ini menopang ekonomi daerah.

Melalui sensus ini, pemerintah daerah akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sektor apa yang tumbuh pesat dan sektor mana yang membutuhkan perhatian lebih.

“Nanti kita akan tahu sektor-sektor apa saja di Aceh yang potensial, sektor apa yang perlu dikembangkan lagi, dan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut,” ujarnya. 

Tasdik memberi contoh sederhana jika data menunjukkan kebutuhan penguatan produksi komoditas tertentu, misalnya telur atau ayam. Informasi tersebut dapat menjadi dasar kebijakan untuk memperkuat produksi lokal.

Tasdik menjelaskan, proses persiapan sensus dilakukan secara bertahap, termasuk pembentukan Tim Garda di kabupaten/kota yang akan membantu pelaksanaan teknis. 

“Anggotanya sekitar 37, dan setiap kabupaten/kota punya Tim Garda masing-masing,” ujarnya. 

Tim ini akan menjadi motor internal sebelum nantinya ribuan petugas turun langsung ke lapangan.

Salah satu fokus besar dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah menjangkau seluruh kegiatan usaha tanpa terkecuali. 

Tidak hanya usaha besar dan menengah, tetapi juga usaha mikro, rumah tangga, hingga aktivitas digital yang belakangan makin marak dilakukan generasi muda. 

Tasdik menegaskan bahwa tidak ada batasan bentuk usaha yang akan didata. “Semua usaha besar, usaha kecil, bahkan kalau masyarakat mempunyai usaha online, itu juga akan didata,” katanya.

BPS juga memastikan kegiatan ekonomi berbasis platform digital termasuk TikTok Shop, jualan melalui media sosial, hingga content creator masuk dalam pendataan resmi. 

“Apabila TikTok itu karena mereka menghasilkan kegiatan usaha, itu akan didata,” ujarnya.

Penjelasan ini sekaligus menguatkan bahwa sensus tidak lagi terbatas pada usaha fisik, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital yang kini menjadi sumber pendapatan bagi banyak anak muda.

Pendataan dilakukan dengan skema door to door. Petugas akan mengunjungi setiap rumah untuk mengonfirmasi apakah terdapat kegiatan ekonomi yang berlangsung di sana. 

Skema ini dibuat agar tidak ada usaha yang luput dari pendataan, terutama usaha rumahan dan usaha digital yang tidak memiliki toko fisik. 

“Petugas akan datang dari rumah ke rumah, menanyakan kegiatan apa di tempat itu. Misalnya orang tua punya usaha, dan anaknya content creator, itu dua usaha berbeda,” kata Tasdik.

Selain itu, BPS juga memasukkan lembaga non-profit dengan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari sektor yang harus dicatat. Hal ini mencakup unit usaha di masjid, sekolah, hingga lembaga sosial, sepanjang mereka mengelola kegiatan ekonomi. 

Dalam pendataan, setiap usaha akan dicatat nama usahanya, siapa pemiliknya, omzet, input usaha, nilai produksi, hingga jumlah pekerja yang terlibat.

Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, namun proses penting dimulai lebih awal, yakni perekrutan petugas pada Februari 2026. 

Secara nasional, jumlah petugas yang diperlukan mencapai 190 ribu orang, dan sebagian di antaranya akan ditempatkan di Aceh. 

“Petugasnya nanti direkrut dari masyarakat secara terbuka pada bulan Februari 2026,” kata Tasdik.

BPS menerapkan standar kualitas yang ketat untuk menjaga akurasi data. Petugas minimal lulusan SMA dan harus melalui pelatihan sebelum terjun ke lapangan. 

“Petugas harus minimal lulusan SMA, kita latih dengan SOP tertentu, dan yang tidak lolos tidak akan ditugaskan," ujar Tasdik. 

Setelah data dikumpulkan, BPS akan melakukan proses validasi ketat, termasuk pengecekan konsistensi antar variabel dan rekonsiliasi data antardaerah sebelum hasil akhirnya diumumkan.

Tasdik menekankan bahwa sensus ini tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil. Data sensus dapat memberi gambaran tentang level pendapatan pelaku usaha dan menjadi dasar intervensi ekonomi. 

“Kalau pendapatannya satu bulan lima juta dan itu masih kurang, itu yang perlu diberdayakan,” ujarnya. 

Dengan pemetaan yang lebih presisi, program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu fondasi perencanaan pembangunan ekonomi Aceh untuk sepuluh tahun ke depan. 

BPS berharap masyarakat memberikan data secara jujur dan terbuka demi menghasilkan potret ekonomi daerah yang akurat dan dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan ekonomi berbasis data.