Binjai Jadi Sorotan Pusat di Pilkada 2020, Ini Sebabnya

Pernyataan Ketua Bawaslu ini bukan tak beralasan. Sebab, Kota Binjai memiliki tingkat kerawanan tinggi atas kemungkinan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19, menyusul adanya bakal calon yang terkonfirmasi positif COVID-19, serta terjadinya pengerahan massa dan arak-arakan saat tahapan pendaftaran bapaslon.

Bahkan menurut Arie, Bawaslu Kota Binjai sudah meneruskan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pilkada 2020 Wali kota Binjai selaku Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Binjai, termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan bapaslon dan KPU Kota Binjai, kepada Bawaslu Sumatra Utara dan Pusat.

"Sebaliknya, jika ada bakal pasangan calon atau pasangan calon setelah penetapan nanti merasa dirugikan oleh penyelenggara, silahkan lapor atau sengketakan di Bawaslu. Kami siap menerima itu," serunya.

Kapolres Binjai, AKBP Romadhoni Sutardjo, menyatakan, saat ini seluruh wilayah di Indonesia memang sedang mengalami krisis akibat pandemik COVID-19, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Beruntung menurutnya, Presiden Joko Widodo tanggap terhadap situasi ini dan segera menerbitkan Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2020.

"Namun kita tidak boleh pesimis. Sebab melalui upaya sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan penanggulangan, serta penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan, diharapkan mampu mengakhiri pandemik COVID-19, sehingga  pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan aman dan lancar," katanya.

Khusus Kota Binjai, Romadhoni mengaku, pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki tantangan tersendiri, baik kepada pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun TNI-Polri. Apalagi saat ini Binjai masuk dalam zona merah, karena telah terdapat sedikitnya 178 kasus positif COVID-19. Sebanyak 69 pasien masih menjalani perawatan, 90 dinyatakan sembuh dan 19 lainnya meninggal dunia.

Hanya saja dia tetap optimis, sinergitas dan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu, pasangan calon, partai politik, dan masyarakat, akan mampu menekan angka paparan dan mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19.

"Secara khusus saya berharap, seluruh pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan nanti dapat mempedomani Peraturan KPU Nomor: 10 Tahun 2020, serta bersikap antisipatif dengan terlebih dahulu melaporkan setiap kegiatan bersifat pengumpulan massa kepada pihak kepolisian, tidak terlibat money politic, black campaign bernuansa SARA, dan merusak APK resmi dari penyelenggara pemilu," ujar Romadhoni.

Penjelasan serupa juga diungkapkan, Staf Ahli Walikota Binjai, Afwan. Menurutnya, Pemerintah Kota Binjai siap mendukung dan mengawal pelaksanaan Pilkada Kota Binjai 2020 agar berjalan dengan aman dan lancar. Sebab Pemerintah daerah pada dasarnya berperan sebagai fasilitator utama pelaksanaan pesta demokrasi.

Mengenai langkah penanggulangan COVID-19, diakui Afwan, Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kota Binjai sendiri telah melakukan berbagai langkah, di antaranya melakukan upaya pencegahan melalui desinfeksi fasilitas piblik dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, melakukan penanganan pasien terpapar, serta penegakan disiplin protokol kesehatan dengan aparatur penegak hukum

"Namun kita masih harus bekerja ekstra agar kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan semakin terdongkrak. Apalagi kita dihadapkan pada masalah baru, dimana tren pasien terpapar COVID-19 justru kian melonjak dibandingkan angka kesembuhan pasien COVID-19," terangnya.