Banda Aceh, IDN Times - Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan sejumlah warga dari perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) asal Aceh dan Sumatra Utara (Sumut), pada Minggu (26/12/2021). Pertemuan itu digelar di Quantum Coffee & Brasserie, di Kota Banda Aceh, Aceh.
Di pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat yang dinobatkan sebagai bapak BPD oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) membahas permasalahan yang dialami masing-masing daerah.
Ridwan Kamil mengatakan, dirinya diangkat sebagai bapak BPD oleh PABPDSI pada November 2021. Pengangkatan tersebut dikatakannya, bertujuan mengangkat harkat dan martabat sebuah asistensi yang belum sempurna pengakuannya dari lembaga tersebut.
Sebab, selama ini lembaga ini telah diakui namanya namun secara realita, hak dan kewajibannya belum terpenuhi secara baik.
"Makanya tadi curhatannya, banyak hal-hal yang belum terawasi, terkena kasus ini itu dan sebagainya," kata Ridwan Kamil.
Pertemuan di sela kunjungan Ridwan Kamil ke Aceh dalam rangka memperingati 17 tahun peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember silam itu, juga membahas upaya menjadikan sebuah desa mandiri.
Dia berharap, sejumlah desa di Indonesia khususnya di Aceh dan Sumut untuk sama-sama bergerak dan menjadi mandiri seperti yang diterapkan di Jawa Barat. Sehingga perlu langkah-langkah yang harus diperjuangkan bersama.
"Saya mempercayai satu teori bahwa masa depan itu di desa, bukan di kota. Asal ada teknologi sehingga nanti tinggal di desa rezekinya kota. Nah itu yang harus dan akan kita perjuangkan," jelasnya.
"Tentunya satu, dengan kekompakan kita pasti meraih kemenangan dan pasti meraih keberhasilan," imbuh Ridwan Kamil.
Ia menceritakan, sewaktu dirinya menjabat sebagai wali Kota Bandung beberapa tahun lalu, ada sebuah inovasi yang dibentuk dalam mencegah korupsi dalam penggunaan anggaran. Inovasi tersebut yakni berupa tim pendampingan pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Barat itu ingin inovasi yang sama juga bisa diterapkan di tingkat desa, sehingga setiap dana dan belanja desa bisa lebih terarah serta sesuai dengan surat dari tim pendampingan. Tim pendampingan pembangunan desa tersebut nantinya mayoritas diisi oleh aparat hukum pejabat desa.
"Makanya, ada dua ya. Satu asistensi BPD ini sebagai pengawas, meraka kan mewakili masyarakat. Kedua dengan digital tadi. Usulannya, laporannya, jangan sampai dana desanya ada eksistensi desanya bodong," ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengakui, untuk menjadi desa mandiri bukanlah hal mudah, apalagi jika perangkat desa sebagian besar masih minim mengetahui teknologi. Butuh waktu, semangat, dan tidak mudah putus asa serta melibatkan anak muda di dalamnya.
Oleh karena itu, dia berharap pengurus desa ke depan juga melibatkan anak muda. Selain bisa membantu dalam mengembangkan teknologi, juga membangkitkan semangat anak muda untuk membangun desa.
"Makanya kita ada program anak-anak itu kembali ke desa. Kalau semuanya harus orang tua hijrah ke digital, memang akan lama. Tetapi kalau desanya terlihat memakmurkan seperti petani milenial yang kita upayakan kan nanti orang akan senang tinggal di desa. Karena rezekinya kota," tutupnya.