Bendera One Piece Dikibarkan Massa Aksi di Pengadilan Militer Medan

Animo menyuarakan perlawanan menggunakan bendera One Piece juga dilakukan Aliansi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) di Pengadilan Militer. Apa yang mereka lakukan semata untuk mengecam sejumlah insiden kekerasan militer terhadap masyarakat sipil, khususnya terhadap seorang anak di bawah umur berinisial MHS.

"Aksi kali ini didasari untuk mencari keadilan di Pengadilan Militer Medan. Kita membawa 3 kasus besar di sini, salah satunya kasus MHS, seorang anak di bawah umur yang dibunuh tapi sampai saat ini terdakwanya tidak ditahan. Kejadian pembunuhannya tahun 2024," kata Andreas Sihombing selaku koordinator aksi.

Bagi massa aksi, kekerasan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Korban disebut mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga dibunuh karakternya di ruang sidang yang seharusnya menjadi benteng keadilan.

Andreas menjelaskan bahwa MHS saat insiden terjadi hendak membeli makan. Namun berakhir tragis setelah dianiaya oleh seorang Babinsa hingga meninggal dunia.

"Sistem peradilan militer yang seharusnya menegakkan keadilan justru menjadi sarang impunitas. Pelaku kekerasan nyaris tak tersentuh hukuman, sementara korban terus dikorbankan dalam proses hukum yang tertutup dan sulit diawasi publik," lanjutnya.

Kasus lain yang mereka persoalkan adalah penembakan anggota TNI terhadap seorang anak di Perbaungan berinisial MAF. Massa aksi menyoroti keputusan oditur yang hanya menuntut para pelaku masing-masing 1 tahun dan 18 bulan penjara.

"Kasus MAF yang besok sidang putusan. Banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini, salah satunya adalah oditur hanya menuntut 1 tahun 6 bulan penjara. Kalau kita lihat kronologi kasusnya, korban bolong (dadanya) karena ditembak. Tapi oditur mendakwakan itu sebagai bentuk kelalaian dan hanya dituntut 18 bulan penjara. Sama sekali tak mencerminkan adanya keadilan," beber Andreas.

Massa aksi menilai hal ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Terlebih ketika hukum dikatakan seperti dipermainkan dan ruang peradilan menjadi panggung glorifikasi pelaku kekerasan.

"Kemudian kasus penyerangan Sibiru-biru yang menyebabkan banyak warga terluka dan salah satu bermarga Barus meninggal dunia. Pelakunya lagi-lagi hanya dituntut 7 bulan 24 hari penjara. Itu yang mau kita follow up agar putusan nantinya mencerminkan keadilan sehingga resistansi pengadilan militer di tengah masyarakat tetap ada," sebutnya.

Pantauan IDN Times, keluarga MAF selaku korban penembakan juga turut hadir melebur bersama massa aksi. Sesekali mereka mengibarkan bendera One Piece sembari melakukan aksi tabur bunga sebagai tanda duka.

"Seperti yang kita tahu lagi marak pengibaran bendera One Piece. Asal dia tak melebihi bendera merah putih sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilannya pemangku kebijakan hingga saat ini," ungkap Andreas.

Soal maraknya pengibaran bendera One Piece, Andreas turut menyorotinya. Terlebih datang sejumlah penolakan dari pemerintah.

"Kami menganggap bahwa penolakan pemerintah terhadap bendera One Piece terlalu lebay. Ini bukan makar dan bukan kejahatan. Ini hanya bentuk protes masyarakat atas beberapa kebijakan kontroversial," pungkasnya.