Medan, IDN Times - Buntut dari revisi UU Pilkada yang dibahas secepat kilat oleh DPR RI memancing atensi mahasiswa dan masyarakat di Indonesia. Gelombang amukan massa terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Sumatra Utara.
Aksi besar yang dihelat Aliansi Kemarahan Buruh dan Masyarakat Sumatra Utara (AKBAR) tumpah ruah menggeruduk antor DPRD Sumut. Mereka terdiri dari LBH Medan, Bakumsu, Perempuan Hari ini, hingga sekelompok mahasiswa, Jumat (23/8/2024).
"Maksud kedatangan kami adalah aksi damai. Mau menyuarakan beberapa pesan perlawanan. Pesan ini semoga dapat diindahkan dari DPRD Sumut sampai ke pusat. Kami kecewa dengan DPR yang justru menyutujui putusan MA bukan MK. Kami minta DPR segera membatalkan revisi UU Pilkada!" ujar salah seorang massa aksi, Rima.
Turut menjadi sorotan pula jika langkah DPR RI yang dianggap massa aksi seolah ingin memuluskan langkah Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi untuk menyalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"DPR RI justru sepakat dengan putusan MA, bukan MK. Awalnya putusan MK menjadi angin segar bagi kita. Namun DPR RI justru menyetujui apa yang dibuat oleh MA soal batasan umur pencalonan Gubernur. Ini akan menjadi langkah yang memuluskan putra Presiden menjadi Gubernur," timpal salah seorang aktivis lain yang tergabung dalam AKBAR.
Tak hanya Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatra Utara (AKBAR), kabarnya setelah salat Jumat akan datang banyak kelompok mahasiswa. Pantauan IDN Times saat ini sudah datang gabungan mahasiswa dari Universitas Nomensen.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSI dan BEMNUS kabarnya tengah berkumpul di kampus UIN SU Sutomo. Mereka akan datang ke DPRD Sumut setelah salat Jumat. Tak hanya itu, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Sumut juga akan beramai-ramai menggeruduk DPRD Sumut.
"Kami akan datang jam 14.00 siap salat Jumat. Lebur BEM SI dan BEM NUS," ujar Ravin Ketua Senat Mahasiswa Unimed kepada IDN Times.