Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, PKS: Ini Menyulitkan Warga

30 Jun 2022, 17:35 WIB

Ilustasi minyak goreng di pasaran (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Medan, IDN Times- Partai Keadilan Sosial (PKS) menolak wacana kebijakan pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng (Migor).

"PKS tidak setuju akan rencana kebijakan pembelian migor dengan aplikasi PeduliLindungi karena akan membebani masyarakat. PKS yang DNA-nya melayani masyarakat, maka kita bersuara dengan lantang akan rencana kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara (Sumut), Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

Penolakan yang disampaikannya itu sebagai respon PKS setelah melakukan kajian dan diskusi bersama staf ahli.

1. Penggunaan aplikasi untuk beli minyak goreng dinilai bukan solusi

Ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Menurutnya, akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi. Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk fokus menyelesaikan akar masalah. Sebab, kebijakan baru ini malah berpotensi menimbulkan masalah lainnya.

"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan akar masalahnya. Contohnya, rencana terkait kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah, itu aneh dan bukan solusi," katanya.

2. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat

Minyak goreng curah. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Hendro menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat kita. Mayoritas pengguna minyak goreng curah, kata Hendro, adalah kaum ibu dan pelaku UMKM.

"Mereka sudah teriak teriak sejak Februari 2022 kemarin agar migor harganya turun. Sudah ganti menteri tetapi belum ada pertanda turun. Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," ujarnya.

3. Harga migor tidak kunjung turun

Minyak goreng (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Hendro menambahkan kebijakan yang penting dan mendesak saat ini adalah membanjiri pasar dengan minyak goreng curah secara cukup dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Saat meninjau pabrik kelapa sawit di Batubara dan Asahan, ujar Hendro, mereka terus memproduksi dan tidak kekurangan untuk mencover kebutuhan migor di Sumut. Tetapi, herannya harga migor tak kunjung turun.

"Mari kita logikakan secara sederhana, misalnya crude palm oil atau CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET," ungkapnya.