Before You Eat, Ada Kisah Miris ABK di Balik Lezatnya Ikan di Meja

Film ini diproduksi SBMI dan digarap Kasan Kurdi sebagai sutradara. Film yang didukung Greenpeace Indonesia memperlihatkan kekejaman yang dialami para ABK kapal Indonesia di kapal asing. Pemutaran film 'Before You Eat' telah digelar di puluhan kota di Indonesia, dan mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Nonton bareng ini dihadiri mahasiswa dari UMA, Unimed, USU, Unpri HNSI Sumut dan komunitas lainnya di Medan. 

Mereka bekerja tanpa henti, mengonsumsi makanan yang tak layak makan dan aksi perbudakan lainnya dialami oleh para ABK asal Indonesia. Tak hanya itu, meski telah bekerja mati-matian, hak mereka berupa gaji pun tak diberikan.

Salah satu adegan yang cukup menguras air mata adalah saat ada ABK yang meninggal. Jasadnya harus dibekukan hingga kapal bersandar ke daratan. Keluarga harus menunggu 2 bulan untuk dapat melihat dan mengurus jenazah ABK tersebut. Sedihnya, ada yang harus dimakamkan di laut dengan cara ditenggelamkan.

Perwakilan dari Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution yang juga merupakan Executive Producer dari film 'Before You Eat', menjelaskan film ini menghadirkan fakta yang sebenarnya dan itulah yang terjadi dengan para ABK kita yang bekerja di kapal asing, bagaimana jam kerja mereka yang tak kenal waktu, gaji yang diterima juga tidak sesuai dan juga hal-hal lainnya.

"Selain para agen yang hanya memberikan janji-janji manis terhadap para ABK, para ABK yang menjadi korban perbudakan kapal ikan asing ini juga harus membayar banyak uang, untuk meloloskan berkas mereka, agar mereka bisa bekerja ke luar negeri, dengan harapan bisa mengubah ekonomi keluarga," ungkapnya.

Usai nonton bareng dilanjutkan dengan diskusi “Perbudakan Modern di Laut dan Perikanan Ilegal, Apa yang Bisa Publik Lakukan?”

Anggota DPD RI, Deddy Iskandar Batubara menjelaskan, pemerintah harus benar-benar menerapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, tentang pekerja migran Indonesia.

"Pemerintah belum maksimal dalam menuntaskan masalah pekerja migran ABK kapal ini. Dalam sisi ini, pemerintah seperti tidak memberikan perhatian kepada warga negaranya. Harus ada perhatian sosial, dan perlawanan sosial untuk mengentaskan masalah ini," tegasnya.

Menurutnya regulasi yang ada sudah memenuhi hak seluruh pekerja migran kita. Namun faktanya, negara tidak bisa hadir sepenuhnya pada semua posisi untuk membela rakyatnya.

"Selain itu harus dilakukan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui detail tentang apa yang mereka terima dan lakukan saat memutuskan diri untuk menjadi pekerja migran.

Sementara Wakil Rektor III Universitas Medan Area, DR Rizkan Zulyadi menjelaskan,  harus ada tindakan tegas dari aparat hukum. Apalagi menyangkut tenaga kerja Indonesia dan bicara kedaulatan negara di laut.

"Kita harus bicara hukum ini. Kalau manusianya sudah benar, pasti sistemnya benar," tegasnya.