Simalungun, IDN Times - Kadis Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Elfiana Sitepu berjanji akan mengembalikan sebanyak 992 orang guru aktif kembali melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pemberhentian guru fungsional segera dicabut.
Menurut Elviana Sitepu, SK dari masing-masing guru dicabut setelah Dinas Pendidikan mendapatkan bukti baru bahwa guru terkait sudah menyelesaikan jenjang sarjana.
Selama ini, bukti ijazah sarjana guru fungsional itu belum pernah didapatkan Dinas Pendidikan sehingga pembaruan data gelar tidak ada hingga keluar kebijakan Bupati Simalungun, JR Saragih.
"Sampai saat ini data yang kami terima ada sebanyak 992 orang guru fungsional. Ini akan diaktifkan kembali setelah memberikan bukti-bukti. Setelah SK (pemberhentian) itu kita berikan kepada guru-guru, guru-guru itu banyak membawa bukti ke kita bahwa mereka sudah sarjana. Tadinya mereka belum mencantumkan. Jadi, kalau di data kepegawaiannya guru itu belum sarjana" ucapnya.
Namun hal unik dari pernyataan Elfiana Sitepu asalah, bahwa dampak dari kebijakan Bupati yang merujuk dari peraturan, ada sekitar 1.695 guru fungsional diberhentikan sementara dari jabatannya. Kadis Pendidikan bersekukuh bahwa kebijakan yang dilakukan merupakan produk hukum dan guru-guru tersebut bisa kembali mendapatkan hak mengajar dan tunjangan harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan sarjana.
"Kita mengacu kepada undang-undang. Ada guru yang belum sarjana dan ada yang sama sekali tidak kuliah, ya tidak ada izajah sarjana-nya" ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Bupati Simalungun beralasan kebijakan memberhentikan guru fungsional sudah sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pada pasal 82 tentang guru dan dosen. Disebutkan guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, wajib memenuhinya paling lama 10 tahun sejak undang-undang ini berlaku, atau akhir tahun 2015.
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada pasal 63 disebutkan guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 tahun, setelah yang bersangkutan diberi hak memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat lainnya.
Atas pemberhentian sementara ribuan guru fungsional, kata Elfiana Sitepu, tidak berdampak terhadap proses mengajar. Menurutnya seluruh siswa di setiap sekolah atau kelas masih bisa mendapatkan pelajaran tanpa kendala. Cara mengatasi yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah, dengan menambah beban guru fungsional yang sudah sarjana dan guru CPNS yang baru.
"Sampai saat ini, kalau itu guru SMP, kan kalau mengajar minimal 24 jam, selama ini mungkin mereka 24 jam jadi boleh lebih dari 24 jam. Kita tampung beban kerja guru itu. Kemudian, kalau ada guru di satu tempat jurusannya memang berlebihan, terutamankan di perkotaan banyak, jadi kita rencanakan adanya pemerataan dan menempatkan guru-guru CPNS yang baru" ucapnya.
"Bagi mereka yang belum sarjana dipastikan tidak bisa mengajar. Kalau yang 992 orang masih kita kasih mengajar, apalagi setelah masuk berkas-berkas mereka, kita proses secepatnya dan kita laporkan ke BKN, nanti kalau sudah tercantum ya sudah jalan lagi seperti biasa," terangnya