Sibolga, IDN Times - Kepolisian Resor Sibolga menangkap 16 orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan di tujuh gerai minimarket di Kota Sibolga. Aksi penjarahan itu terjadi pada Sabtu, 29 November 2025, di tengah situasi darurat pascabencana dan kelangkaan pangan yang sejak beberapa hari terakhir melanda wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga.
Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumatera Utara, AKBP Siti Rohani Tampubolon, membenarkan penangkapan tersebut.
“Iya benar ada 16 orang diamankan Polres Sibolga terkait dugaan penjarahan tersebut,” ujar Siti kepada awak media, Senin (1/12/2025).
Ke-16 orang itu diamankan dari sejumlah lokasi berbeda di Kota Sibolga sejak Minggu, 30 November 2025. Mereka terdiri dari laki-laki berusia 17 hingga 27 tahun, masing-masing berinisial (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18), dan BNH (17).
Menurut Siti, ada tujuh minimarket yang menjadi sasaran massa dalam aksi penjarahan tersebut. Gerai-gerai itu yakni Indomaret di Jalan Singamaraja depan SPBU Kebun Jambu, Indomaret di Jalan Suprapto, Indomaret di Jalan Sibolga–Barus, serta beberapa gerai Alfamidi dan Alfamart di Jalan Singamaraja, Jalan Imam Bonjol, Jalan Suprapto, dan Jalan Merpati.
Aksi penjarahan berlangsung cepat dan terjadi hampir bersamaan di beberapa titik. Menurut beberapa informasi yang dihimpun, penjarahan terjadi di tengah kondisi masyarakat yang tidak mendapat akses bantuan logistik.
Selain minimarket, penjarahan juga terjadi di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog), Sarudik, Tapanuli Tengah. Masyarakat merangsek masuk ke dalam gudang dan mengambil beras serta minyak goreng.
Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia menegaskan bahwa pemerintah bersama TNI dan Polri terus bekerja memperluas distribusi bantuan ke posko pengungsian maupun permukiman yang terdampak.
Sementara itu, berbagai elemen masyarakat khawatir situasi penjarahan akan berkembang menjadi bencana sosial apabila tidak segera ditangani dengan koordinasi yang lebih kuat, terutama terkait distribusi logistik yang selama ini dinilai tidak merata.