Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia memutuskan membebaskan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.
Namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pria 80 tahun tersebut.
Pengamat terorisme Sidney Jones mengkritisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena berencana membebaskan Abu Bakar Ba'asyir.
Ia ditangkap pada 2010 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara setelah terbukti terlibat dalam pelatihan teror di Aceh. Sejak ditangkap hingga saat ini Ba'asyir membantah tuduhan itu.
Dalam tulisan yang dimuat di situs Lowy Institute pada 22 Januari 2019, Jones berpendapat bahwa pembebasan Ba'asyir itu salah besar. Ia menyebutnya "tidak tepat, dipertanyakan secara hukum, dan secara politik tidak layak". Bebasnya Ba'asyir, menurut Jones, mengirimkan pesan bahwa "negara pada akhirnya akan menyerah".
"Ini mendorong mereka yang melihat demokrasi sebagai sesuatu yang tak cocok dengan Islam sebab itulah yang selalu dikatakan Ba'asyir sepanjang hidupnya. Ini mengembalikan kembali seorang pahlawan bagi para jihadis, statusnya naik karena memenangkan kebebasan tanpa harus menerima Pancasila, ideologi negara, atau berjanji setia kepada Indonesia," tulisnya.
Kritikan pertama Jones adalah bahwa Ba'asyir masih tetap merupakan sosok berpengaruh bagi para ekstremis. "Pembebasan ini mungkin tak meningkatkan risiko serangan, tapi ini pasti akan memudahkan Ba'asyir berceramah soal nilai-nilai jihad dan mendukung kekerasan oleh yang lainnya," tulis Jones.
"Meski dia hanya duduk di rumah, yang mana tidak mungkin, dia akan dikunjungi banyak orang yang mendoakannya--termasuk sebanyak tiga generasi ekstremis--yang datang untuk menghormati dan agar militansi mereka disemangati."
Kedua, Jones mempertanyakan alasan hukum yang dipakai Jokowi untuk membebaskan Ba'asyir. "Ini jelas bukan pengampunan, sebab Ba'asyir tak pernah meminta untuk diampuni. Ini bukan amnesti," tulis Jones.
Ia melanjutkan,"Ini tampaknya melanggar Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur pemberian remisi bagi tahanan pidana tertentu, termasuk terpidana teroris, di mana mereka wajib menyatakan sumpah setia kepada pemerintah Indonesia."
Pemerintah Indonesia membebaskan Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan. Namun, bagi Jones, ini "tidak masuk akal". "Pengacara Ba'asyir mengatakan karena ini adalah peraturan dan bukan undang-undang, ini bisa dihapuskan oleh keputusan presiden untuk mengintervensi dengan alasan kemanusiaan."
"Hanya saja, mengapa kewajiban untuk setia kepada negara Indonesia dianggap tidak penting karena alasan kemanusiaan? Ini tidak masuk akal," tambahnya.
Ini membuat Jones sampai kepada kritikan ketiga mengenai waktu pembebasan Ba'asyir yang aneh.
"Bila Jokowi dan para penasihatnya tidak mau menimbulkan spekulasi bahwa ini semua dilakukan untuk alasan politik, untuk mencari dukungan dari kalangan konservatif Islam menjelang Pilpres pada April 2019, mengapa bertindak sekarang? Kesehatan Ba'asyir sama saja hari ini dengan setahun lalu saat Jokowi tak peduli pada petisi untuk membebaskannya," tulis Jones.
Ia juga mempertanyakan apakah ini ada kaitannya dengan keinginan "meredam dampak pembebasan Ahok pada minggu ini". Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sendiri akan bebas murni pada 24 Januari esok. "Jokowi bisa menunggu beberapa bulan lagi," tulis Jones.
Meski ada kemungkinan bahwa Jokowi sedang berusaha meraih suara para konservatif Islam, tapi Jones tak yakin tujuan itu tercapai dengan keluarnya Ba'asyir. "Para Islamis memang senang melihat Ba'asyir bebas, tapi mereka menilai langkah Jokowi adalah taktik politik murahan Jokowi. Ini takkan memberikannya suara dari kubu tersebut dan mungkin membuatnya kalah di kalangan orang-orang berpikiran terbuka."