Aturan Gubernur Sumut Soal Rapid Test Antigen Dinilai Sangat Mendadak

Solahuddin juga mengatakan jika harusnya Gubernur Sumut lebih memiliki perencanaan yang terukur dalam penanganan COVID-19. Termasuk dalam pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

“Kalau sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal (adaptasi kebiasaan baru) telah membawa sedikit angin segar bagi dunia pariwisata. Kemudian sekarang secara mendadak keluar lagi kebijakan baru dengan memberlakukan hasil rapid test antigen menimbulkan kesan inkonsistensi,” ungkapnya.

Kata Solahuddin, peraturan yang diterbitkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan. Termasuk kepada para pelaku usaha pariwisata. Apalagi soal petunjuk pelaksana peraturan secara rinci.

Tentunya, kata Solahuddin, ini akan berdampak pada sektor pariwisata. Para pelaku perjalanan bisa saja menjadi khawatir akan bepergian.

ASITA mempertanyakan, apakah peraturan itu berlaku bagi perjalanan darat. Misalnya dari Aceh, Sumbar atau Riau yang akan masuk ke Sumut. Bagaimana langkah pengawasannya.

“Intinya, kenapa peraturan itu terkesan mendadak. Pemberlakuan rapid test antigen ini bisa membawa kesan positif dan negatif buat dunia pariwisata. Positifnya menunjukkan kepedulian pemerintah utk mengatasi penyebaran covid-19, negatifnya  pemberlakuan rapid test antigen ini bisa juga diartikan membawa pesan angka penyeberan COVID-19 yang terus meningkat sehingga meningkatkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan perjalanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan jika peraturan itu juga berlaku kepada orang yang akan keluar dari Sumut. Edy tidak ingin orang dari Sumut berpotensi menjadi penular COVID-19 di daerah lain.

"Baik itu dari Jakarta ke Medan, Medan ke Jakarta itu wajib menggunakan anti gen," sebutnya.

Kebijakan serupa sebenarnya juag berlaku di sejumlah provinsi. Antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Malang, Bali dan Jawa Tengah.