APBD Kurang 40 Persen, Pemko Medan Batalkan Banyak Program Pembangunan

Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyampaikan hal ini  ketika mengikuti Video Conference (Vidcon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati terkait Tata Cara Refocusing dan relokasi  APBD TA 2020  di Command Centre Balai Kota Medan menyampaikan pengurangan mata anggaran APBD dialihkan penanganan COVID-19.

"Di samping itu mata anggaran yang ada dalam APBD juga dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kondisi ini tidak hanya terjadi dengan Kota Medan saja, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Artinya, semua APBD di daerah mengalami koreksi yang luar biasa. Kondisi itu menyebabkan banyak program pembangunan yang sudah kita persiapkan terpaksa dibatalkan,” kata Akhyar. 

Sambung Akhyar, seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan fokus menangani COVID-19. Ditambah lagi Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dengan Menteri Keuangan, salah satu poinnya program pembangunan minimal 50 persen dipotong, sehingga ada poin-poinnya yang harus dibatalkan.

“Dengan demikian program kerja di atas 50 persen terkoreksi. Jika APBD kita, 40 persen  berkurang,” ungkapnya.

Oleh karenanya Akhyar berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga program pembangunan yang telah dibatalkan dapat dilanjutkan kembali.

“Kita berdoa pandemi COVID-19 secepatnya selesai supaya ekonomi kita normal kembali dan pembangunan dapat berjalan.  Pandemi COVID-19 saat ini berimbas di seluruh dunia yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan meningkat. Kondisi ini menyebabkan ekonomi dunia mengalami kontraksi yang luar biasa,” jelasnya.

Dalam Vidcon yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pandemi COVID-19 berimbas dengan kegiatan ekonomi yang menurun drastis. Bahkan, ungkapnya, pendapatan negara diperkirakan akan turun 10 persen.  Penurunan itu akan berpengaruh terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.