Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
99c8f5d2-fd5d-4817-bd48-cac044f545c8.jpeg
Sidang rapat paripurna DPRD Kota Medan (Dok. Istimewa)

Medan, IDN Times - Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Atas Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan Tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 didengarkan langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam sidang Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Medan, pada Senin (22/9/2025).

Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Hadir para Wakil Ketua DPRD, Sekda Wiriya Alrahman, dan para Anggota DPRD Kota Medan serta Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dalam pemandangan umumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disampaikan Anggota DPRD Medan Jusup Ginting Suka mengungkapkan pengajuan R-APBD 2026 merupakan pengajuan anggaran tahun pertama dari implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

"Oleh karenanya kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirumuskan dalam R APBD diharapkan menjadi instrumen dalam menyelesaikan dan menuntaskan sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan Kota Medan tahun 2026 sesuai RPJMD tahun 2025-2029 serta RKPD 2026," katanya.

Dijelaskan Jusup Ginting Suka, Wali Kota Medan telah menjelaskan 17 Program Prioritas Pemko Medan untuk tahun 2026. Dari 17 program prioritas tersebut terdapat perhatian Fraksi PDI-P, yakni di bidang kesehatan. Menurut Jusup Ginting , program UHC yang telah berjalan selama ini sangat membantu masyarakat.

"Meski begitu, peningkatan mutu tetap harus dilakukan, mulai dari alat kesehatan, tenaga kesehatan dan infrastrukturnya hingga permasalahan kekurangan ruangan rawat inap," jelasnya.

1. Pembangunan infrastruktur pendidikan diminta untuk merata dan berkeadilan

Sidang rapat paripurna DPRD Kota Medan (Dok. Istimewa)

Kemudian di bidang Pendidikan, Jusup Ginting menyampaikan perencanaan penataan dan pembangunan infrastruktur pendidikan benar-benar harus dilakukan merata dan berkeadilan, sehingga kesempatan dan peluang anak didik dan guru mendapatkan pelayanan dan hak yang sama.

"Bantuan pendidikan kepada 500 siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP yang terdata sampai saat ini diharapkan bisa segera direalisasikan bantuan beasiswa untuk pendidikan agar anak yang putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya," ucapnya.

2. Dari Rp250 Miliar akan digeser 35 persen untuk mengatasi banjir Rob di Medan Utara

Sidang rapat paripurna DPRD Kota Medan (Dok. Istimewa)

Terkait untuk mengatasi permasalahan Banjir Rob di Medan Utara, maka Pemerintah Kota Medan merencanakan untuk menggeser anggaran sebesar 35 persen dari Rp250 Miliar pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) ke Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK).

Artinya, jika dikalkulasikan sekitar Rp87 Miliar untuk mengatasi Banjir Rob di Medan Utara ini.

“Kami Fraksi PDI-P apresiasi rencana Pemko Medan yang akan memprioritaskan penggunaan 35 persen anggaran dari Rp250 miliar itu diprioritaskan ke Medan Utara untuk mengatasi Banjir Rob, pembenahan kawasan kumuh dan program penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Ditambahkan Jusup Ginting, Fraksi PDI-P berharap pergeseran anggaran tersebut benar-benar direalisasikan sepenuhnya sehingga kedepannya masyarakat di Medan Utara bisa merasakan manfaatnya. Selain itu program penanggulangan kemiskinan di Medan Utara juga bisa berhasil.

3. Pemko Medan diminta untuk mengutamakan program pembangunan

Sidang rapat paripurna DPRD Kota Medan (Dok. Istimewa)

Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem, dalam Pemandangan Umum yang disampaikan Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor, mengingatkan Pemko Medan tetap konsisten dan fokus mengutamakan program pembangunan yang terencana dan mempunyai skala prioritas dalam membangun kota Medan dengan segala potensi yang dimiliki.

"Aspirasi masyarakat harus menjadi jiwa dalam R-APBD Kota Medan tahun 2026. Pemko Medan bersama DPRD Medan harus terus bersinergi untuk menerapkan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat kota Medan", jelasnya

Sebelum Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup, Rico Waas menerima berkas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Medan yang telah disampaikan dari Ketua DPRD Wong Chun Sen.

Editorial Team