ANAK NKRI Desak Gubernur Edy Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law

Tumpal berharap Edy Rahmayadi bisa memberikan sikap yang tegas. Seperti yang dilakukan kepala daerah di berbagai tempat. Keberpihakan pemimpin daerah sangat diperlukan di tengah tensi penolakan Omnibus Law yang semakin menguat belakangan.

“Kalau Gubernur tidak menyampaikan sikap dengan tegas  tetntu menjadi tanda tanya bagi rakyat. Biar rakyat yang melihat, biar buruh yang menilai seperti apa sikapnya. Gubernur-gubernur lain kan sudah menyampaikan sikap. Jelas semua sikapnya dan tegas menolak,” ujarnya.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi mengatakan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berisi akademisi, pemerintah dan kalangan buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, Pokja ini masih dipertanyakan kenapa baru akan dibentuk.

“Kenapa nggak dari awal dilakukan pengkajian. Jadi pada saat buruh datang dia sudah bisa jawab dengan tegas dan lugas. Bukan masih mau bentuk tim baru dikaji baru disampaikan hasilnya. Selama ini kemana,” ujarnya.

Penolakan Omnibus Law, kata Tumpal, harus dilakukan Edy Rahmayadi. Lantaran, berbagai organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI dan lainnya sudah menyatakan sikap tegas.

Tumpal juga menyesalkan soal langkah pemerintah yang dinilai abai dengan kondisi saat ini. Di tengah gelombang unjuk rasa dan kericuhan, pemerintah masih saja diam dan belum menunjukkan langkah konkret supaya masyarakat bisa paham.

“Harusnya bisa dengan mudah Presiden keluarkan Perppu. Lalu ajak seluruh stakeholder untuk membahas ini. Ini kan bisa diselesaikan di atas meja. Kenapa tidak dilakukan. Makanya gelombang ini susah diberhentikan sepanjang narasi yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” tukasnya.

Massa yang menunggu akhirnya ditemui Edy Rahmayadi selepas salat Ashar. Edy tidak menyampaikan sikapnya di atas podium.

“Kalau saya diarahkan ngomong soal Omnibus Law, tak ada yang bisa saya bilang. Karena dari dua hari lalu, dicari barang itu tidak ada. Orang ribut semua kesana kesini, tapi barangnya gak ada. Untuk itu, nanti setelah ada baru kita diskusikan,” ujarnya.

Hasil diskusi dan pembahasan Pokja nantinya akan diserahkan ke presiden. “Percayakan sama saya, tidak ada rakyat yang disengsarakan oleh siapapun, terkhusus Sumatra Utara,” pungkasnya.

Setelah Edy Rahmayadi turun, massa pun perlahan membubarkan diri. Mereka kembali berkonvoi ke Masjid Raya Al Mashun.