Medan, IDN Times – Polisi membeberkan alasan mengapa pihaknya menggeledah tempat rapid test COVID-19 dengan metode Layanan Tanpa Turun (Lantatur) di Jalan Pulau Pinang, Lapangan Merdeka, Kota Medan, yang dilakukan pada Selasa (25/5/2021). Dugaan yang mencuat adalah soal pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai dengan prosedur.
Sampai saat ini, polisi masih menutup lokasi rapid test Lantatur itu. Dugaan kasus itu pun terus dilakukan penyelidikan mendalam.
Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan Ajun Komisaris Rafles Langgak Putra kepada awak media mengatakan, kasus ini bermula dari dugaan soal limbah infeksius yang disimpan selama berhari-hari. Limbah medis ini berpotensi menjadi masalah baru.
“Jadi ada prosedur yang dilakukan kalau terkait limbah infeksius, itu tidak boleh lebih dari 24 jam sudah harus diambil. Nah ini sudah berhari-hari. Dari keterangan itu seminggu sekali diambil. Itu yang kami dalami," kata Rafles, Rabu (26/5/2021) malam.
Untuk diketahui, rapid test Lantatur itu dilaksanakan oleh PT Sumatera Siberia Kompania sebagai vendor. Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah melakukan peninjauan ke sana.
Sampai saat ini, polisi masih mendalami soal legalitas perizinan pelaksanaan layanan rapid test itu. Ada dugaan, pengelola juga tidak memenuhi standar perizinan yang berlaku.
"Terkait yang beredar adalah sudah ada izin dari instansi terkait. Yang bisa saya sampaikan sampai saat ini kami hanya menerima itu adalah surat tidak keberatan. Jadi tidak lazim sebagaimana surat izin biasanya terkait usaha-usaha yang lain. Ini akan kami mintai keterangan juga pihak-pihak yang memberikan surat tidak keberatan tersebut," imbuhnya.
Polisi juga tengah mengejar keterangan dari para pihak yang memberikan surat tidak keberatan itu. Sebelumnya polisi juga sudah memeriksa empat orang yang merupakan operator layanan rapid test. Sampai saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam dugaan kasus itu.
Kuasa Hukum PT Sumatera Siberia Kompania Julheri Sinaga menyesalkan aksi penggeledahan itu. Lantaran pihaknya menganggap selama ini mereka membantu pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19. Dia heran, kenapa polisi malah menutup uji COVID-19 lantatur yang mereka gelar.
“Dalam hal ini, harusnya Polrestabes Medan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi kesehatan masyarakat. Bukan malah berlaku represif menutup lokasi itu,” terang Julheri, Selasa (25/5/2021).
Pihaknya juga mengklaim sudah memiliki asas legalitas untuk menggelar rapid test. “Semua dokumennya ada. Ada surat izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Ada juga surat pemberitahuan ke Kapolrestabes, surat pemberitahuan ke Kasatlantas, surat pemberitahuan ke Kasat Intel, surat pemberitahuan ke Bag Ops. Jadi marilah bekerjasama yang baik untuk menyukseskan program Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan penyebaran COVID-19,” kata Julheri.
Sementara itu Humas PT Sumatera Siberia Kompania Budi Hariadi mengatakan jika pihaknya sudah melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Merea bekerjasama dengan pihak yang berkompete untuk mengelola limbah medis sisa uji cepat.
"Terkait pengelolaan limbah semua dilakukan oleh pihak ketiga yakni Fast Lab yang sudah cukup terkenal mumpuni di dunia kesehatan. Dan semua alat yg sudah digunakan, itu semua dirusak di lokasi sebelum akhirnya diangkut ke tempat pemusnahan limbah medis,” pungkasnya.