Alasan JPU KPK Tak Panggil Bobby Nasution sebagai Saksi Sidang Korupsi

Sidang kasus korupsi jalan dengan 2 terdakwa bernama Akhirun Piliang dan Rayhan Piliang turut menyeret nama Kadis PUPR Topan Ginting. Anak buah Bobby Nasution itu juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Karena Topan diduga menerima suap Rp50 juta dari Akhirun dan dijanjikan komitmen fee sebesar 4 persen dari nilai proyek pembangunan jalan dengan pagu Rp231 miliar.

Dalam kasus ini, terjadi kongkalikong antara Topan dan bawahannya untuk memenangkan perusahaan milik Akhirun dalam lelang proyek. Fakta persidangan juga mengungkap bagaimana Topan Ginting mengajukan 2 ruas Jalan Sipiongot - Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru - Sipiongot dalam rapat pergeseran anggaran.

Hasil rapat pergeseran anggaran ini pada akhirnya ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Pergub. Atas dasar itu peluang Bobby Nasution dipanggil sebagai saksi di persidangan terbuka.

"Itu kan seperti yang ada di persidangan, kita memang menunggu (pemanggilan)," kata Eko Wahyu selaku Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Rabu (5/11/2025).

2 ruas jalan tersebut sebelumnya tak ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun mendadak muncul dalam rapat pergeseran anggaran. Sepanjang bergulirnya sidang, Jaksa Penuntut Umum merasa pemanggilan Bobby Nasution belum diperlukan.

"Ternyata tak ada kaitan kata Majelis Hakim. Sehingga belum perlu dilakukan pemanggilan (terhadap Bobby Nasution)," lanjutnya

Sementara itu terkait sidang perdana Topan Ginting, JPU mengatakan dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Jika sebelumnya Topan Ginting dipanggil sebagai saksi, kali ini mantan Camat Medan Tuntungan itu akan disidang sebagai terdakwa.

"Tunggu saja ya. Yang pasti dalam waktu dekat," ujar Eko.

Ia dan teman-temannya yang menjadi JPU dalam sidang Akhirun, sementara masih dipercaya kembali dalam sidang Topan Ginting nanti. Meskipun begitu Eko enggan menyebutkan detail tanggal dimulainya sidang perdana Topan.

"Sementara yang dipercaya masih kami timnya, masih tetap. Iya, perkara dilimpahkan ke sini ya, karena lokusnya di sini. Kita tunggu saja," beber Eko.

Dalam sidang tuntutan yang diadakan hari Rabu (5/11/2025) siang, terdakwa Akhirun dan anaknya mendapat hukuman 3 dan 2,5 tahun penjara. Melalui Eko Wahyu JPU mengungkap apa saja hal-hal yang memberatkan dan meringankan keduanya.

"Kami menyimpulkan hal-hal yang memberatkan dan meringan kepada kedua terdakwa. Hal yang memberatkan para terdakwa ialah tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi korupsi. Sementara hal yang meringankan adalah para terdakwa tetap kooperatif di dalam persidangan, para terdakwa juga belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya," tutur Eko.

Pantauan IDN Times saat pembacaan berkas tuntutan itu, kedua terdakwa tampak menunduk. Mereka mendengarkan berapa lama hukuman yang akan dialamatkan JPU.

"Terdakwa 1, Akhirun, masih mempunyai tanggungan keluarga berupa anak. Sementara terdakwa 2, Rayhan, masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," pungkas Eko.