Aktivitas Masyarakat Pulau Rempang Berangsur Normal

Pengemasan cara penolakan penggusuran dan pergeseran oleh masyarakat atas investasi Rempang Eco City kini berubah trend di kalangan masyarakat setempat.

Saat ini, masyarakat setempat kerap menyuarakan penolakan penggusuran dan pergeseran melalui pentas seni budaya Melayu yang diinisiasi oleh 16 Kampung Tua di Pulau Rempang.

Seperti halnya yang berlangsung pada, Kamis (9/11) lalu, masyarakat dari 16 Kampung Tua Pulau Rempang berbondong-bondong memadati lapangan Muhammad Musa untuk menyaksikan prosesi pentas seni yang berlangsung.

Berbagai kegiatan saat pagelaran pentas seni ini berhasil terselenggara, antara lain pembacaan puisi, tarian-tarian Melayu dan menyuarakan suara penolakan.

Solidaritas Nasional untuk Rempang yang terdiri dari 9 organisasi masyarakat sipil menyerahkan surat terbuka kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia tentang kasus di Rempang.

Organisasi yang terlibat antara lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), YLBHI–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WALHI Riau, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Trend Asia.

Dalam surat itu, mereka meminta agar pemerintah menghentikan penggusuran paksa lewat cara-cara yang manipulatif di Pulau Rempang. 

"Dalam surat terbuka ini kami juga menyatakan bahwa sama sekali tidak terdapat keterbukaan dan keterlibatan penuh masyarakat pada Proyek Rempang Eco City, baik dari sisi perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan pembangunan," tulis Solidaritas Nasional untuk Rempang dalam keterangan yang diterima Jumat (10/11/2023).

Direktur LBH Mawar Saron Batam yang juga termasuk dalam tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Mangara Sijabat mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus dalam mengawal proses hukum 30 masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka.

30 masyarakat ini ditetapkan sebagai tersangka pasca pecahnya aksi demonstrasi Solidaritas Rempang yang berlangsung pada, Senin (11/9) lalu.

Sebelumnya, pihaknya juga telah menguji keabsahan penetapan 30 masyarakat ini sebagai tersangka dalang kericuhan yang terjadi melalui proses Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Batam dengan pihak termohon Polresta Barelang.

"Kami kecewa dengan hasil praperadilan itu yang mana saat itu permohonan kami terhadap 30 tersangka ditolak secara keseluruhan. Bahkan tiga hakim tunggal yang memimpin persidangan tidak mempertimbangkan saksi ahli yang kami hadirkan untuk menguji keabsahan alat bukti pihak kepolisian. Saat ini kami masih terus mengawal proses hukum yang berjalan terhadap 30 masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka ini," kata Mangara.