Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

AKRINDO: PP Kesehatan Bebani Sektor Ultramikro, Pelaku Usaha Terjepit

Arifin Al Alamudi
ilustrasi rokok (unsplash.com/haim charbit)
ilustrasi rokok (unsplash.com/haim charbit)

Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO) mengungkapkan kekhawatiran atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (PP 28/2024), khususnya terkait pasal pelarangan penjualan rokok eceran.

Wakil Ketua Umum AKRINDO Anang Zunaedi menegaskan, peraturan tersebut sangat tidak adil dan tidak berpihak pada pedagang kecil. Karena, tidak hanya menekan omzet pedagang ultramikro hingga koperasi ritel, PP 28/2024 juga menghilangkan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat.

“Pengaturan ini amat sangat merugikan. Bagaimana pedagang kecil, dan ultramikro bisa bertahan dengan aturan seperti ini? UMKM, khususnya ultramikro, selama ini telah membantu negara  yang belum mampu menyediakan lapangan kerja formal dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Tapi PP 28/2024 justru menekan dan membebani sumber mata pencaharian anggota kami," ujar Anang, Senin (5/8/2024).

1. Mengapa pedagang kecil yang dikorbankan

Presiden Joko Widodo berinteraksi dengan pedagang di Pasar Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024). (Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Anang juga mempertanyakan adanya pelarangan penjualan produk tembakau dengan penerapan  zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 434 ayat 1 (e) PP 28/2024 tersebut mustahil diimplementasikan di lapangan.

“Seperti apa cara ukurnya? Apa alat ukurnya? Mengapa zonasi ini sasarannya pedagang bukannya pelajar? Bagaimana jika pedagang atau tempat usahanya lebih dulu ada dibandingkan tempat pendidikannya? Lagi-lagi, hal-hal seperti ini yang tidak dipikirkan secara matang,” kecamnya memprotes.

2. Aturan tidak boleh menjual rokok eceran itu diskriminatif

(IDN Times/Arief Rahmat)

AKRINDO berharap pemerintah bijaksana memperhatikan dampak pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP 28/2024 yang justru membelenggu pedagang dengan regulasi yang tidak adil dan berimbang.

"Peraturan ini jelas dapat mematikan mata pencaharian pedagang kecil, ultramikro, dan pedagang tradisional yang selama ini menjadikan produk tembakau sebagai salah satu tumpuan perputaran ekonomi kami. Rokok adalah produk legal, tapi pengaturannya sangat tidak adil dan diskriminatif. Kami pedagang seolah-olah diposisikan menjual barang terlarang," tegas Anang.

3. Penjualan rokok secara eceran perputaran uangnya lebih cepat

ilustrasi rokok (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia memaparkan bahwa  selama ini, bagi 84 persen pedagang kecil, penjualan produk tembakau berkontribusi signifikan hingga lebih dari 50 persen dari total penjualan seluruh barang. Pun, penjualan rokok secara eceran merupakan salah satu komoditas yang perputarannya cepat untuk pemasukan toko. Hal inilah yang pada akhirnya turut mendorong sirkulasi penjualan barang lainnya seperti makanan dan minuman.

“Kami memohon perhatian dan perlindungan pemerintah. Kami berharap pembuat kebijakan dapat lebih peka terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Bahwa saat ini para pedagang kecil, ultramikro, hingga pedagang kelontong tradisional berupaya sekuat tenaga untuk bisa terus bertahan dan berdaya saing,” pungkas Anang.

Untuk diketahui, AKRINDO lahir sebagai wadah gerakan koperasi di bidang usaha ritel yang didirikan pada 2010. Saat ini, AKRINDO menaungi sekitar 900 koperasi ritel dan 1.050 toko tradisional di Jawa Timur.

Topics
Rokok Batangankesehatanperaturan pemerintahumkmUpdate me

Editorial Team

EditorArifin Al Alamudi

Tonton lebih seru di