Akhyar: Saya Habis Rp1 Miliar, Tapi Gak Ada Mahar ke Demokrat

Akhyar sebelumnya merupakan Wakil Wali Kota mendampingi Dzulmi Eldin saat bersaing di Pilkada 2015. Saat itu dia diusung PDI Perjuangan. Ya, Akhyar memang sudah sejak lama menjadi kader di partai berlambang Banteng itu.

Dia akhirnya memenangkan Pilkada 2015 bersama Eldin. Namun kasus korupsi yang menyandung Eldin, membuatnya jadi Plt Wali Kota Medan sejak 24 Oktober 2019. Dia bahkan baru diangkat jadi wali kota enam hari sebelum masa jabatannya berakhir pada 17 Februari 2021.

Namun saat memilih maju Pilkada 2020, Akhyar akhirnya harus keluar dari PDIP. Soalnya PDIP lebih memilih Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo jika dibanding dirinya. Padahal dia sudah lama menjadi kader PDIP.

"Cerita masa lalu. Sebenarnya sederhana aja. Karena PDI-Perjuangan tidak memperjuangkan aku. Dia lebih memilih anak Presiden dari pada awak rakyat jelata," jelas Akhyar.

Akhyar juga mengatakan bahwa, dirinya mendaftarkan diri ke seluruh partai. Ia membutuhkannya sebagai syarat untuk jadi calon wali kota di Pilkada kota Medan periode 2021-2024.

Saat itu hampir rata-rata partai yang punya kursi mengusung dan mendukung Bobby Nasution. Akhyar bahkan nyaris tanpa perahu.

Akhirnya saat -saat injury time, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat meminangnya. Akhyar maju bersama Salman Alfarisi yang berstatus Ketua DPD PKS Sumut. Di momen itu pula Akhyar berganti jaket. Dari merah menjadi biru, khas Demokrat. 

"Waktu itu aku bilang, kalau kalian mau mencalonkan aku, ya calonkan kalau enggak ya sudah. Dan ternyata dicalonkan oleh dua Partai PKS dan Demokrat tanpa mahar, itu realita," tambahnya.

Akhyar mengakui bahwa, tak ada mahar politik yang  diminta kepadanya. Sebab ia tak memiliki uang. Tujuannya hanya ingin mengabdi pada kota Medan.

"Realitanya gak ada. Aku kan kusampaikan aja. Aku kalau ditanya duit, gak ada duit ku. Aku berapa yang dikasih negara ini yang ku terima. Tak ada aku ngerampok atau nyopet. Gak ada uangku dan tak ada sponsor," ucapnya.

Akhyar mengaku tak punya uang khusus untuk maju di Pilkada Medan. Malah para relawan mengeluarkan jasa dan uang patungan.

"Patungan. Ya, patungan karena orang-orangnya dan anggota partai patungan. Bergerak tanpa dibayar dan kemudian ada yang ngasih bantuan ini itu. Mereka bergerak tanpa dibayar luar biasa. Mereka relawan PKS dan Demokrat bergerak tanpa dibayar. Jadi, ya sangat minim sekali lah uangnya untuk itu," ujarnya.

Akhyar juga harus rela menghabiskan kocek pribadinya karena memang butuh uang untuk operasional sebagai calon. 

"Kalau dihitung-hitung uangku pribadi saja sekitar Rp1 miliar habis. Itulah uang waktu tabung-tabung selama Wakil Wali Kota. Untuk operasional bukan untuk money politic," jelasnya.

"Jadi, selebihnya bergotong-royong semua. Uang yang habis tersebut merupakan dipergunakan untuk operasional semua relawan dan partai bergerak tanpa dibayar," ungkapnya.

Usai tak lagi menjabat Wali Kota Medan, Akhyar mengaku akan aktif di Partai Demokrat. Meski bukan termasuk pengurus partai. "Ya, aku masih anggota di situ. Belum struktural," ucapnya.

Soal KLB yang terjadi di Sumut, Akhyar turut menyampaikan kekecewaannya. Dia merasa Demokrat dirampok dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ya gak juga lah. Apapun ceritanyakan KLB itu kalau status di Facebookku 'Perampokan yang brutal dari pada yang pernah terjadi perampokan'," ucapnya.

"Kalian baca di status Facebook itu. Aku mengikuti perkembangan kepartaian dari perampokan-perampokan partai," pungkasnya.