Medan, IDN Times – Kasus COVID-19 meningkat signifikan di Sumatra Utara. Meski pun peningkatan kasus ini diklaim masih bisa dikendalikan.
COVID-19 mulai menulari sejumlah sekolah. Pemerintah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka. Proses belajar mengajar dilanjutkan dengan daring (dalam jaringan).
Totalnya, ada sembilan sekolah yang menghentikan proses belajar mengajar secara tatap muka. Seluruh sekolah yang dihentikan adalah SMA dan SMK.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun mengatakan hingga saat ini ada sekitar 205 orang pesrta didik, guru atau tenaga pendidikan yang terppar COVID-19.
"Akibatnya ada 9 sekolah yang kita perintahkan supaya melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," sebut Lasro, Senin (14/2/2022).
Kebijakan menghentikan PTM kata Lasro sejalan dengan peraturan SKB 4 Menteri dan 10 aturan dari Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara. "Bagi sekolah yang ada terpapar diperintahkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka untuk itu, seluruh cabang dinas, seluruh sekolah melakukan monitoring yag ketat terhadap keadaan pandemi Covid di masing-maisng satuan pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus," beber Lasro.
Jumlah SMA/SMK yang paling banyak terpapar ada di Kota Medan. Namun Lasro tidak merincinya secara detail.
"Tapi kalo jumlah siswa atau tenaga pendidik yang paling banyak terpapar ada di Tapteng di SMA Matauli," sebutnya.
Sementara itu, ada delapan sekolah tingkat SD hingga SMP juga dihentikan proses belajar mengajar tatap mukanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksmana Putra Siregar mengatakan delapan sekolah itu terdiri dari 3 sekolah dasar dan 5 sekolah menengah pertama.
"Rinciannya, SD 060837 di Jalan Sei Deli, SDN 060839 Jalan Darussalam, SD Negeri 067245 kemudian SMPN 1, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 21, SMPN 40," sebut Laksamana.
Namun Laksama tidak merinci jumlah pelajar atau tenaga pendidik tingkat SD hngga SMP yang terpapar.
"Yang terpapar masih kita data karena kan jumlahnya dinamis. Pada saat ditemukan tentunya satu kasus, kemudian kita kan melakukan 3T dari sana bisa bertambah jumlahnya," terangnya.
Meningkatnya kasus sekolah yang terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka belum membuat Dinas Pendidikan Kota Medan menghentikan PTM di seluruh sekolah tingkat SD hingga SMP. Sebab kata Laksamana, untuk menghentikan kembali proses PTM harus melibatkan banyak instansi.
"Kalau langkah itu harus bersama-sama dengan satgas, Dinas Pendidikan tentu tidak berkompeten untuk menutup seluruh sekolah jadi PJJ, karena evaluasi itu kan dilakukan bukan hanya di sektor pendidikan , tapi di segala sektor melibatkan satgas, misalnya dinas kesehatan, BPBD, Satpol PP tentunya kita akan terus mengevaluasi dan berkoordinasi dan berkosultasi dengan bapak wali kota selaku Ketua Satgas," pungkasnya.