80 Tahun Indonesia Merdeka, Bagi Rakyat Sengketa Lahan Masih Jadi Luka

Menurut WALHI, Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan justru menggeser kejahatan yang dulu dilakukan perusahaan swasta dengan difasilitasi negara, kini menjadi kejahatan langsung oleh negara.

Dari temuan WALHI di sepuluh provinsi, seluruhnya proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.

Di Sumatera Utara, WALHI mengungkap fakta bahwa lahan eks PT Torganda kini dilimpahkan ke PT Agrinas tanpa izin resmi pengelolaan kawasan hutan. Proses ini berlangsung tertutup dan justru menghadirkan masalah baru bagi masyarakat.

“Kampung dan perladangan warga yang masuk kawasan hutan pun turut menjadi objek yang ditertibkan atas nama PKH, Di Desa Ujung Gading Julu, Kab Padang Lawas Utara, ada Oknum yang mengatasnamakan Agrinas, meminta upeti sebesar Rp400 per kilogram dari hasil panen sawit warga. Proses pemungutan ini dilakukan secara intimidatif terhadap para kepala desa, dengan masuk ke wilayah desa menggunakan pakaian loreng dan membawa nama institusi tersebut. Tindakan ini menciptakan ketakutan serta tekanan psikologis di tingkat desa,” kata Rianda Purba, Direktur WALHI Sumatera Utara.

Penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH seharusnya fokus pada pemulihan ekologi dan hak masyarakat yang sudah lama terpinggirkan akibat konflik lahan. Namun di lapangan, masyarakat justru makin kehilangan akses terhadap tanah yang sudah mereka kelola turun-temurun.

“Sudah semestinya tanah negara dikelola rakyatnya. Apa lagi masyarakat sudah tinggal turun-menurun sampai punya hubungan emosial dengan tanah tersebut. Bukan malah memperkeruh suasana dengan menerjunkan Satgas PKH di wilayah kelola rakyat,” pungkasnya.