Medan, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tujuh kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.
Dalam beberapa waktu terakhir Karhutla memang melanda sejumlah titik di kawasan Danau Toba. Peristiwa Karhutla ini terjadi di tengah upaya pemerintah mengembalikan kartu hijau kepada Danau Toba sebagai taman bumi UNESCO (UGG).
BPBD Sumut menetapkan tujuh kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba dalam status siaga darurat Karhutla. Daerah-daerah tersebut adalah: Toba, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara.
Penetapan status siaga ini mengikuti arahan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution, demi menekan risiko bencana yang dapat merusak lingkungan dan memengaruhi masyarakat sekitar.
"Ini adalah bagian dari upaya kita menaikkan air permukaan. Langkah-langkah antisipasi, kita sudah mensiagakan petugas kita disana, untuk memadamkan api-api yang muncul, juga mendistribusikan air bersih," kata Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, Kamis (24/7/2025).
Data BPBD Sumut menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, telah terjadi 80 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dengan total luas terdampak mencapai 1.804,95 hektare.
Sebanyak 40 kejadian di antaranya terjadi di wilayah tujuh kabupaten sekitar Danau Toba. Ini menjadikan kawasan Danau Toba sebagai zona merah Karhutla di Sumatera Utara tahun ini. Bahkan kebakaran juga merenggut nyaw seorang petani di Humbang Hasundutan.
"Dan ini juga sudah berlangsung cukup lama ya. Januari-Juli 2025 total kebakaran hutan dan lahan sebanyak 80 kejadian. Luas yang terdampak 1.804,95 hektare," ujar Tuahta.
Menghadapi kondisi kering ekstrem, BPBD Sumut mendorong agar dilakukan teknologi modifikasi cuaca (hujan buatan), terutama di wilayah yang telah siaga darurat.
Puncak musim kemarau diprediksi oleh BMKG akan terjadi pada Juli hingga akhir Agustus 2025, sehingga langkah mitigasi harus dilakukan secepatnya. Apalagi saat ini kawasan Danau Toba sedang menjalani proses revalidasi status UNESCO Global Geopark.
"Jadi berdasarkan itu, dan fakta di lapangan juga itu memang, hampir benar terjadi ya, kekeringan dan kebakaran hutan. Apalagi memang saat ini sedang revalidasi Geopark Kaldera Toba dari UNESCO," ungkap Tuahta.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong keterlibatan BNPB, BMKG, serta stakeholder lokal dalam menanggulangi bencana.
"Ini hanya siaga darurat, selain memang kolaborasi dengan BMKG, BNPB soal pembuatan hujan, juga kita harap untuk menyiapkan stakeholder di kabupaten dan provinsi untuk masa kekeringan sampai dengan Agustus nanti," pungkasnya.