524 Pasar Murah Diklaim Bisa Tekan Inflasi Sumut

08 Okt 2025, 06:13 WIB

Prayugo Utomo

ILUSTRASI pasar murah Dok. Perum Bulog Kanwil Yogyakarta)

Intinya sih...

Tingkat inflasi Sumut pada September 2025 mencapai 5,32 persen, naik dari 4,42 persen pada Agustus 2025
Pemerintah perketat distribusi dan pasokan komoditas pangan
Mekanisme distribusi langsung ke pasar daerah disiapkan untuk memangkas biaya dan mempercepat aliran pasokan bahan pokok

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times – Laju inflasi Sumatra Utara menempati posisi tertinggi dengan bertengger di angka 5,32 persen. Dampaknya, harga-harga beberapa komoditas pangan menjadi tinggi.

Pemerintah Sumut mengklaim sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menekan laju inflasi. Salah satunya dengan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 524 titik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Langkah ini diambil sebagai upaya langsung menjaga kestabilan harga bahan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, menyebut bahwa kegiatan tersebut masih berlangsung sejak Agustus 2025.

“Gerakan pangan dan pasar murah sampai hari ini masih berlangsung. Dimulai sejak bulan Agustus. Selain gerakan itu, kita juga sudah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam mengantisipasi laju pertumbuhan inflasi di Sumut,” ujar Poppy.

1. Inflasi Sumut tertinggi secara nasional

ilustrasi inflasi (pexels.com/Khancit Khirisutchalual)

Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi Sumut pada September 2025 menembus 5,32 persen (year on year), naik dari 4,42 persen pada Agustus 2025. Angka ini jauh di atas inflasi nasional yang hanya 2,65%, menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tapi juga pada komoditas non-pangan. Beberapa penyumbang utama inflasi di antaranya adalah cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, beras, dan daging ayam.

Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat tertekan, terutama di wilayah perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan dari daerah sentra produksi.

2. Pemerintah perketat distribusi dan pasokan komoditas pangan

Stok beras Bulog. (Dok. Perum Bulog)

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Sumut juga memperketat rantai distribusi dan memastikan pasokan pangan tetap lancar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Fitra Kurnia, mengatakan bahwa panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu penyebab harga tinggi di pasaran.

“Jalur distribusi komoditas dari petani hingga ke konsumen masih cukup panjang, sehingga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di pasaran,” ujar Fitra.

Pemerintah kini menyiapkan mekanisme distribusi langsung ke pasar-pasar daerah, untuk memangkas biaya dan mempercepat aliran pasokan bahan pokok.

Langkah ini diharapkan bisa membuat harga cabai merah dan beras lebih stabil, terutama menjelang akhir tahun saat permintaan masyarakat meningkat.

3. Bulog siapkan dua program penyangga harga

Proses Bongkar Muat Beras Bulog di Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Cabang Belawan (Dok. IDN Times)

Kolaborasi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri, juga didukung oleh Perum Bulog Wilayah Sumut.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua program utama: bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP.

“Bantuan pangan ini akan dilaksanakan di seluruh 33 kabupaten/kota. Pasokan beras Bulog sudah siap dan berada di 18 titik gudang Bulog,” kata Budi.

Jumlah keluarga penerima bantuan pangan meningkat dari 832.772 menjadi 844.696 keluarga, menandakan upaya pemerintah menjangkau lebih banyak warga terdampak inflasi.

Selain itu, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 27.500 ton, atau sekitar 30,4% dari total target 89.861 ton.

Program ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas harga pangan di pasar tradisional, sekaligus menjaga ketersediaan stok beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.