3 Kota di Aceh Masuk Daftar 10 Kota Paling Intoleran di Indonesia

Setara Institut mencatat kota paling toleran, Setara Institute juga menerbitkan 10 kota paling tidak toleran. Yang paling jadi sorotan, 3 dari 10 kota tersebut berasal dari Provinsi Aceh:

Berikut 10 kota dengan skor toleransi terendah:

1. Kota Depok, Jawa Barat
2. Kota Cilegon, Banten
3. Kota Banda Aceh, Aceh
4. Kota Padang, Sumatra Barat
5. Kota Lhokseumawe, Aceh
6. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
7. Kota Pekanbaru, Riau
8. Kota Palembang, Sumatra Selatan
9. Kota Bandar Lampung, Lampung
10. Kota Sabang, Aceh

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menjelaskan daerah-daerah tersebut tetap menempati posisi terbawah lantaran memiliki persoalan sangat serius dalam hal kepemimpinan untuk membangun ekosistem toleransi.

Yakni para kepala daerahnya disebut tidak memiliki kebijakan dan tak mengalokasikan anggaran untuk mendukung terciptanya situasi toleransi di sana.

"Misalnya di Cilegon sampai saat ini tidak ada satu pun gereja, padahal Cilegon kan bagian dari Indonesia. Kemudian di Depok kepempinan sosialnya relatif tidak ada di tengah situasi yang konservatif," jelas Halili.

Untuk diketahui, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner self-assessment kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator.

Halili Hasan mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan intervensi terhadap kota-kota yang mendapat peringat terendah indeks toleran-nya. Semisal dengan menerapkan sistem reward and punishment.

Sebab bagaimanapun, kata dia, persoalan intoleransi tak bisa dianggap sepele. Jika diabaikan terus-menerus dalam jangka panjang akan menjadi pintu masuk menuju ancaman keamanan nasional seperti terorisme.

Bagi kepala daerah yang 'bandel', kata dia, Kemendagri bisa menahan atau tidak merekomendasikan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dari APBN.

"Kemendagri punya aneka prosedur yang bisa dipakai untuk menekan agar daerah-daerah bisa lebih baik. Ada contoh dulu Pak Tito Karnavian pernah mengatakan di depan pemda bahwa kalau pemda tidak meningkatkan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maka DAK-nya akan dipersulit," imbuh Halili dalam pernyataan persnya.