Simalungun, IDN Times - Pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan peningkatan jumlah wisatawan di kawasan Danau Toba belum berjalan dengan maksimal. Waktu yang terus bergulir dinilai sangat sia-sia.
Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menanggapi sejumlah problema mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata.
Lantas bagaimana solusinya?
Menurut Edy Rahmayadi, kendala yang dihadapi selama ini tidak lepas dari kurangnya peran masyarakat, seperti menjaga kawasan danau toba menjadi bersih masih minim dan belum maksimalnya bertata krama.
Edy Rahmayadi mengatakan, paradigma masyarakat menjadi hal penting dibenahi membangun pertumbuhan wisatawan.
"Yang pertama adalah membangun image (pola pikir masyarakat)," ucapnya.
Persoalan kedua adalah infrastruktur. Selama akses sulit dilalui niat orang yang akan datang ke kawasan wisata Danau Toba akan berubah. Itu sebabnya, perlu ada perhatian pemerintah di setiap tingkatan.
Pembangunan infrastruktur dinilai sudah sangat terlambat. "Kedua infrastruktur. Inilah yang selama ini tersia-siakan," ucapnya.
Dijelaskan Edy, tugas pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba harus sinergi agar selaras. "Karena Danau Toba pariwisata nasional yang sudah dicanangkan oleh presiden. Maka ini tugas bersama" terangnya.
Disinggung soal limbah yang belum dapat diselesaikan, terkhusus limbah yang berasal dari Keramba Jarung Apung (KJA) milik masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar, antara lain PT Japfa dan PT Aguafarm, Edy Rahmayadi kembali berjanji akan melakukan kajian.
"Mengenai keramba, saya sudah buat surat untuk kajian dalam rangka pelestarian air Danau Toba dan akan kita koordinasikan dengan BPODT (Badan Pelaksana Otarita Danau Toba" ucapnya kepada sejumlah awak media tanpa memberitahukan kapan jadwal penelitian akan dilakukan.
Edy Rahmayadi sangat tidak setuju dengan keberadaan KJA di perairan Danau Toba karena dampaknya merusak kuliatas air.
Ia mengaku sudah mengirimkan surat peringatan kepada PT Aquafram Nusantara dan PT Japfa. Menurut Edy, pihak perusahaan sudah berjanji untuk mengembalikan pencemaran yang telah dilakukan.
Soal sikap tegas untuk menindak para pengusaha KJA, Edy Rahmayadi lagi-lagi mengaku belum bisa bertindak banyak karena berbagai pertimbangan, terlebih memikirkan nasib masyarakat yang memiliki usaha KJA