25 Tahun Reformasi, Kebebasan Berpendapat Makin Dikekang

Bagi Amin, reformasi memang sudah banyak mengubah wajah Indonesia. Namun hal itu masih sebatas prosedural saja. Sedangkan implementasinya, jauh panggang dari api.

“Reformasi ini berjalan di arah yang salah. Tidak benar-benar masuk ke dalam reformasi yang kita cita-citakan. Yang mengagungkan kebebasan demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi pilar utama dalam sebuah negara. Semakin ke sini kita semakin bertanya, apakah reformasi ini sudah efektif sebagai sistem untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjamin kebebasan berpendapat?” ujar Amin Minggu (21/5/2023).

Amin mengatakan, reformasi harus dievaluasi total. Khsusnya terkait implementasi yang berjalan di lapangan.

Amin membandingkan bagaimana pengekangan kebebasan berpendapat di era sebelum reformasi. Pemerintah melakukan pembatasan secara otoriter. Bagi yang dianggap melawan pemerintah langsung ditindak. Bahkan tanpa mendapat pengadilan.

Berbeda dengan saat ini, pemerintah membatasi kebebasan berpendapat dengan berbagai kebijakan sepihak. Sebut saja kasus yang menjerat Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Mereka dijerat dengan dugaan pencemaran nama baik Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka kini disidang.

“Itu salah satu contoh nyata. Dulu saat reformasi, pembatasan berpendapat dilakukan secara langsung. Di era sekarang, pembatasan dan ancaman itu dilegalkan melalui Undang-undang. Ada banyak kasus yang terjadi. Misalnya pasal karet UU ITE bisa menjerat siapapun yang berpendapat. Sehingga membuat demokrasi yang merupakan buah reformasi dipertanyakan. Boleh dibilang ini lebih soft caranya. Memenjarakan pendapat dari kebijakan yang sewenang-wenang,” ungkap Amin.

Amin juga menyoroti soal kondisi partai politik pascareformasi. Partai politik sejatinya membawa kepentingan masyarakat. Namun yang terjadi, Parpol saat ini hanya berjuang untuk kepentingan segelintir pihak.

Dari sekian banyak parpol yang ada, kata Amin, belum ada yang tampak memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Parpol kita adalah cermin paling buruk dari proses reformasi yang kita hasilkan. Tidak ada demokratisasi dalam Parpol. Kita sama sama tahu, begitu banyak parpol kita yang justru mencerminkan perilaku yang otoritarian. Karena semuanya tergantung ketum partai. Semua tergantung dari pusat. Ini juga yang melahirkan oligarki,” ungkapnya.

Amin juga memberikan kritik pada kondisi gerakan mahasiswa. Meski pun secara kuantitas jumlahnya bertambah, kondisi gerakan semakin jauh dari kualitas.

Kondisi gerakan mahasiswa saat ini masih bisa dipecah belah. Belum terkonsolidasi dengan satu isu bersama. Begitu juga dengan gerakan yang dibangun masyarakat sipil. Hanya sebagian kecil yang masih menjunjung independensinya. Itu pun terancam dengan potensi kriminalisasi.

“Di era reformasi ini banyak gerakan  mahasiswa yang justru ditunggangi oleh kepentingan tertentu,” tukasnya.

Pada banyak kasus, kondisi ini cukup nyata. Kekuasaan yang ada, memanfaatkan dan menyetir arah gerakan masyarakat sipil.

“Pada banyak kasus. Selalu ada pro dan kontra yang diciptakan sistem negara ini. Misalnya pada protes Undang-undang KPK. Sebagian masyarakat sipil menolak. Ada juga yang diorganisir untuk mendukung,” katanya.

Dia mendorong, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menjaga independensinya. Di tengah carut marut kondisi negara yang kian menguat dengan oligarkinya.

“Kita harus memahami bahwa, siapapun penguasanya, kita harus bertugas menyuarakan kritik,” pungkas mantan Koordinator KontraS Sumut ini.