18 Tahun Mengenang Kematian Munir, Masih Menyisakan Banyak Kejanggalan

Para pelaku pembunuhan Munir masih belum terungkap, penetapan hukum kasus pembunuhan Muinr hanyalah eksekutor lapangan yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto, ia adalah salah satu pilot yang bertugas saat itu dan Indra Setiawan Direktur Utama Garuda Indonesia.

Namun, hingga kini dalang intelektual sebenarnya kematian Munir tidak kunjung diproses hukum.

“Munir mendorong Pemerintah dan Negara untuk berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi justru dibungkam dengan penghilangan nyawanya. Seharusnya pembela HAM seperti Munir mendapatkan perlindungan dari Negara. Dengan sukarela ia memberanikan diri melawan segala bentuk pelanggaran HAM,” tambahnya

Belum ada konseptor utama yang yang ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Munir, padahal ada dugaan Badan Intelijen Negara (BIN) turut terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.

Temuan Tim Pencari Fakta (TPF) dan fakta persidangan menyebutkan ada dugaan keterlibatan intelijen negara. Namun anehnya, dokumen TPF itu hilang dan tidak ada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Ada sederet keanehan dalam penegakan hukum kasus Munir, terutama ketika dokumen TPF dinyatakan hilang, padahal menurut kesaksian para anggota TPF, hasil investigasinya sudah diserahkan pada Sekretarit Negara, tapi anehnya malah hilang,” ujar Rahmat.

Tepat 7 September 2022 merupakan hari dimana kasus pembunuhan Munir sudah di tahap kedaluwarsa. Pada 2021 lalu, Komnas HAM memutuskan tanggal 7 September sebagai hari Perlindungan Pembela HAM. Hal tersebut justru tidak berbanding lurus dengan tindakan konkret Komnas HAM untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Sebagai Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Komnas HAM sedianya bertugas untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM dapat menetapkan kasus kematian Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

“Jelas kita menganggap bawah kasus kematian Munir adalah pelanggaran HAM berat, ada crime state di sana, ada perencanaan sebelum eksekusi (melibatkan komponen negara), bahkan perencanaan itu sangat matang dengan skenario pra eksekusi, eksekusi dan penghilangan jejak pasca eksekusi,” tegasnya.

Menurut Rahmat, pelanggaran HAM berat tidak hanya mengakibatkan banyak korban yang meninggal, jika ada suatu perencanaan yang matang yang dilakukan oleh negara maka itu sudah memenuhi salah satu unsur, oleh sebabnya kematian Munir adalah bagian dari pelanggaran HAM berat.

Sebelumnya, Komnas HAM telah berjanji untuk menetapkan Kasus Munir sebagai pelanggaran HAM Berat, Choirul Anam mengatakan kasus Munir akan segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM Berat (19/5/22), namun dalam paripurna terakhirnya justru Komnas HAM baru menetapkan Tim Adhoc untuk menyelidiki kasus kematian Munir.

“Tarik ulur Komnas HAM akan berdampak pada sukarnya pencarian keadilan bagi keluarga korban, dan membiarkan konseptor pembunuhan Munir bebas berkeliaran,” katanya

Hari ini, dengan masih banyaknya keterlibatan anak muda dalam mengenang kepergian pejuang HAM ini menunjukkan bahwa hanya jasad Munir yang mati tapi ide dan semangatnya masih hidup, mereka yang hadir di sini akan terus berupaya menghidupkan kembali semangat dan keberanian Munir.

“Sebab Munir tidak mati, Munir ada dalam setiap keberanian kita, pemuda-pemuda yang terus berusaha mendorong dan mempromosikan HAM terdapat jiwa-jiwa Munir yang masih menyala, dan terus tumbuh setiap saat, Munir tidak mati dan akan terus berinkarnasi,” jelasnya.

Para anak muda ini terdiri dalam KontraS Sumatera Utara, GMNI Fakultas Hukum USU, Fokis UISU, HMI FIS dan FIK UNIMED, HIMABEM-SU Aksi Kamisan medan, HMJ Teknik Elektro UNIMED, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lain.