12 Anggota DPRD Jambi Terima Uang Ketok Palu Total Rp 16,34 Miliar

Menurut keterangan dari Ketua KPK, Agus Rahardjo, total uang ketok palu yang diterima oleh anggota DPRD tersebut mencapai Rp16,34 miliar. Uang itu diterima untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yakni senilai Rp12,94 miliar dan RAPBD Tahun Anggaran 2018 yakni senilai Rp3,4 miliar. 

Dalam pandangan KPK perbuatan meminta uang ketok palu yang telah ditunjukkan anggota DPRD Jambi itu dinilai tidak pantas. 

"Apalagi para pejabat itu diberikan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilu," kata Agus. 

Ia pun mewanti-wanti agar praktik serupa tidak ditiru oleh kepala daerah atau anggota parlemen di area lainnya. 

Dalam data yang dimiliki oleh KPK, masing-masing anggota DPRD meminta jatah uang ketok palu yang berbeda ke pihak Pemprov Jambi. 

"Para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, dan meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600 juta per orang," ujar Agus ketika memberikan keterangan pers pada Jumat sore tadi. 

Sementara, jatah untuk unsur pimpinan fraksi di DPRD Jambi sekitar Rp400 juta hingga Rp700 juta. Atau jatah untuk perorangan pimpinan fraksi yakni sebesar Rp100 juta, Rp140 juta dan Rp200 juta. 

Para anggota DPRD Jambi dijatah mendapat uang senilai Rp100 juta atau Rp200 juta per orang. 

"Bahkan, masing-masing anggota DPRD diduga mempertanyakan apakah ada uang ketok palu untuk mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing," kata Agus lagi. 

Praktik pemberian uang suap atau lazim disebut "uang ketok palu" di Jambi merupakan suatu tradisi yang sudah biasa. Hal itu terungkap di dalam surat tuntutan terpidana Zumi Zola. 

Berdasarkan keterangan saksi anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar M. Juber pada (17/9) lalu ia menyebut siapa pun gubernurnya, anggota dewan akan meminta uang pengesahan yang kemudian dikenal uang ketok palu kepada eksekutif. Pernyataan senada juga disampaikan anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar lainnya, Mayloedin. Kata dia, istilah uang ketok palu sudah dikenal sejak tahun 2009 lalu.

Selama ini, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan anggota DPRD meminta uang tersebut. Masalah baru nampak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jambi pada 2017 lalu. 

"Itu (uang ketok palu) sudah seperti air mengalir, tenang. Badai ini baru muncul di 2018," kata Mayloedin. 

Atas permintaan uang ketok palu itu, Zumi semula mengaku keberatan. Tetapi, Zumi tidak sanggup menahan malu seandainya APBD tak segera disahkan. Absennya APBD bisa menghambat jalannya berbagai program yang telah disusun dan diberi nama 'Jambi Tuntas.'

Melalui penetapan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka, KPK ingin menyampaikan pesan kepada publik agar lebih cermat dalam memilih wakil di parlemen. KPK tegas mengajak publik untuk tidak lagi memberikan kesempatan kepada calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi. 

"Jika pernah ada yang melakukan korupsi, tentu tidak pantas kita berikan kepercayaan kembali untuk mewakili suara rakyat," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo. 

Lembaga antirasuah turut mengingatkan publik untuk tidak memilih caleg berdasarkan iming-iming tawaran uang. Agus mengatakan memilih calon yang sejak awal terpilih melalui politik uang maka membuka peluang tindak korupsi akan terjadi ketika yang bersangkutan menduduki posisinya. 

"Maka, kita harus tolak uangnya jangan pilih calonnya! Suara kita semua menentukan bagaimana Indonesia ke depan," kata dia lagi.