Advokat baru dilantik dan diambil sumpah oleh Ikadin Kepri
Tanggung jawab profesi advokat, perlindungan, dan kemandirian dijelaskan oleh Ketua DPD Ikadin Kepri
Harapan agar advokat baru dapat menjalankan profesi dengan profesional, berintegritas, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan
Batam, IDN Times - Sebanyak 12 advokat baru resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kepulauan Riau pada Selasa (9/9/2025). Sehari setelahnya, mereka diambil sumpah di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Rabu (10/9/2025).
Pelantikan dan pengambilan sumpah ini menjadi tahap penting bagi para advokat baru untuk mengemban profesi di bidang penegakan hukum.
Ketua DPD Ikadin Kepri, James Sumihar Sibarani mengatakan, profesi advokat adalah bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar memperjuangkan keadilan.
“Sebagai advokat, kita wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk yang tidak mampu,” kata James.
James juga mengingatkan bahwa advokat adalah officium nobile atau profesi terhormat yang harus dijaga martabatnya. Karena itu, setiap advokat dituntut menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi.
James menambahkan, advokat baru tidak perlu takut dalam menjalankan tugasnya karena profesi tersebut dijamin oleh undang-undang.
“Negara sudah memberikan kebebasan, kemandirian, dan kekebalan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya sepanjang berpegang pada etika,” katanya.
Ia juga mendorong para advokat terus meningkatkan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan hukum terbaik.
“Penegak hukum di Indonesia terdiri dari empat pilar: hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Karena itu, advokat harus berperan aktif menjaga keadilan,” ujar James.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Arthur Hutapea berharap advokat bisa menjalankan profesinya dengan menunjung tinggi etikanya.
“Sebanyak 12 advokat yang sudah memenuhi syarat kini resmi dilantik dan diambil sumpah. Kami berharap mereka dapat menjalankan profesi ini dengan profesional, berintegritas, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan,” tutur Arthur.