Medan , IDN Times – Kepala Daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 cuti dan digantikan Penjabat Sementara (Pjs). Di Sumatra Utara ada 10 daerah yang dilantik Pjs-nya.
Pelantikan digelar pada, Jumat (25/9/2020). Para Pjs akan bertugas selama kepala daerah definitif bertarung dalam Pilkada.
Pjs Bupati/Wali kota yang dikukuhkan antara lain;
1. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Basarin Yunus Tanjung sebagai Pjs Bupati Asahan
2. Asisten Administrasi Umum dan Aset M Fitriyus sebagai Pjs Bupati Labuhan Batu
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dahler Lubis sebagai Pjs Bupati Mandailing Natal
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Harianto Butar-Butar sebagai Pjs Bupati Toba
5. Inspektur Lasro Marbun sebagai Pjs Bupati Samosir
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Irman Oemar sebagai Pjs Bupati Serdang Bedagai
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ria Telaumbanua sebagai Pjs Bupati Nias Selatan
8. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Arief Sudarto Trinugroho sebagai Pjs Wali Kota Medan
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ismael Parenus Sinaga sebagai Pjs Wali Kota Tanjungbalai
10. Kepala Dinas Perhubungan Abdul Haris Lubis sebagai Pjs Wali Kota Gunungsitoli.
Pemprov Sumut juga menetapkan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Saut Parlindungan Simamora sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Humbahas. Sang Bupati Dosmar Banjarnahor ikut bertarung dalam Pilkada Humbahas melawan kotak kosong. Selain itu, Wakil Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu sebagai Plt Bupati Nias Utara.
Sebelumnya, Edy juga melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumut Kaiman Turnip sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, menggantikan penjabat bupati sebelumnya Asren Nasution.
Dalam kesempatan itu, Edy juga menekankan para Pjs untuk netral dalam Pilkada 2020.
“Sekali lagi saya ingatkan ASN harus netral, baik anda sebagai penjabat maupun Pjs. Dengan kenetralan ini saya kira pesta demokrasi ini menjadi baik,” ujarnya.
Selain itu, Pj dan Pjs kepala daerah juga diharapkan senantiasa mengingat batasannya, bahwa jabatan ini hanya sementara.
“Jaga batasan yang diberikan kepada anda. Anda bukan bupati, tapi anda penjabat bupati dan Pjs. Saya yakin saudara-saudara tahu itu. Lakukan tugas ini untuk mengantar sampai terdapatnya bupati dan wali kota yang definitif,” katanya.
Edy juga menekankan soal protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada. Kata Edy, pesta demokrasi jangan sampai menjadi potensi penularan COVID-19.
Selanjutnya, Edy menyampaikan tidak ada indikator khusus dalam memilih Pj dan Pjs tersebut. Menurutnya Pj dan Pjs tidak memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan yang strategis.
“Sebenarnya tidak ada indikator, karena waktunya hanya 73 hari (menjabat). Dia hanya melaksanakan tugas dalam waktu jabatan yang kosong, tidak akan mengambil tindakan yang strategis,” pungkasnya.