Ombudsman Temukan Krisis Pasokan Pangan di Pulau Rempang
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Batam, IDN Times - Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap krisis pasokan pangan yang terjadi di wilayah Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari mengatakan bahwa berdasarkan hasil temuan di lokasi, saat ini masyarakat mengalami kesulitan stok pasokan pangan pascaterjadinya konflik di Pulau Rempang.
Tidak adanya pasokan pangan yang masuk ke wilayah tersebut disebabkan karena kekhawatiran distributor terkait permasalahan relokasi tahap pertama yang terjadi di Pulau Rempang.
"Berdasarkan fakta di lapangan, kami mendapati bahwa para distributor pangan seperti beras, daging, susu, minyak goreng hingga telur berhenti memasok ke Pulau Rempang karena takut berujung rugi. Hal itu karena saat ini Pulau Rempang sedang dalam konflik relokasi antara pemerintah dengan masyarakat," kata Lagat, Senin (2/10/2023).
1. Sertifikat HPL atas nama BP Batam untuk pengelolaan Pulau Rempang belum diterbitkan
Plang nama Pulau Rempang (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)Selain permasalahan krisis pasokan pangan, ia menjelaskan bahwa Ombudsman juga melakukan pendalaman informasi ke BP Batam.
Dari hasil pendalaman sementara itu, Lagat menjelaskan bahwa pihaknya mendapati BP Batam belum mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan Pulau Rempang.
HPL pengelolaan kawasan Pulau Rempang ini bisa didapatkan BP Batam ketika suatu lahan sudah clear and clean, atau tidak berpenghuni.
Baca Juga: Melihat Aktivitas Warga Kampung Tua Tanjung Banun Rempang
2. Kesulitan ekonomi masyarakat Pulau Rempang
Masyarakat Kampung Tua Tanjung Banun sedang menimbang hasil tangkapannya (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)Lanjut Lagat, masyarakat setempat juga mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Pulau Rempang yang merupakan nelayan banyak yang tidak beraktivitas karena takut akan dilakukan penggusuran secara mendadak.
"Jadi warga setempat itu takut ketika dia melaut, keluarganya yang berada di rumah menjadi korban relokasi secara paksa," ujarnya.
3. Ombudsman minta Pemko dan BP Batam memulihkan stabilitas ekonomi masyarakat
Kampung Tua Tanjung Banun (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)Atas dasar temuan-temuan sementara itu, Ombudsman Kepri meminta agar Pemko dan BP Batam melakukan pemulihan stabilitas ekonomi masyarakat Pulau Rempang.
Selain itu, BP Batam dan instansi terkait harus terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat terdampak secara humanis dan tidak menggunakan kekerasan.
"Pemerintah harus kedepankan pendekatan secara humanis seperti melakukan dialog dengan masyarakat setempat dan para petinggi adat Melayu di Pulau Rempang. Selain itu Pemko Batam juga harus terlibat aktif dalam memulihkan stabilitas ekonomi masyarakat setempat dengan menjamin pasokan pangan di warung-warung warga setempat," tutupnya.
Baca Juga: 5 Fakta Pulau Rempang, Dari Eco City hingga Bentrok Tolak Relokasi
