2. Beda kebijakan harga BBM di era Jokowi dan pemerintahan sebelumnya

IDN Times/Gregorius Aryodamar

Bhima menyebutkan, penerapan BBM satu harga menjadi pembeda era pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan sebelumnya.

“Pertamina mendapatkan mandat untuk menyalurkan BBM satu harga dan premium tidak lagi disubsidi. Tapi bentuknya adalah BBM penugasan. Ini yang membedakan era Jokowi dengan era pemerintahan sebelumnya,” papar Bhima.

Pada era pemerintahan sebelumnya, premium masuk dalam komponen subsidi yang ditanggung oleh APBN. Pada era Jokowi, modelnya untuk yang premium diberikan tugas kepada Pertamina. Dengan kata lain, yang menanggung subsidi itu adalah Pertamina.

"Model kayak gini sebenarnya kurang sehat. Karena yang seharusnya ditanggung oleh mekanisme APBN,” kata Bhima.

“Kalau ditaruh di Pertamina itu artinya Pertamina yang harus menanggung dari segi keuangannya. Pertamina mengalami potential loss atau potensi kerugian mencapai 20 triliun lebih sepanjang 2018,” paparnya.

3. Kebijakan BBM satu harga, siapa yang diuntungkan?

Ilustrasi Pertamina. (Humas Pertamina)

PT Pertamina (Persero) sudah membangun 123 titik wilayah sejak mendapat tugas pemerintah untuk menjalankan program BBM satu harga pada 2017 lalu. Melansir dari Antara, dari 67 target yang diberikan, Pertamina telah mengoperasikan 69 titik BBM Satu Harga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

"Prinsipnya, kami berupaya untuk menyalurkan BBM ke daerah 3T secara kontiniu. Itulah komitmen Pertamina sebagai perwujudan BUMN hadir untuk negeri, sehingga saudara-saudara kita di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan BBM dengan harga yang sama dengan daerah lain,” kata Vice President Corporate Communications Pertamina, Aditama Sardjito, dikutip dari Antara.

Menurut Aditama, pemberlakuan BBM satu harga mendorong efisiensi biaya transportasi. Harga barang-barang pun menurun dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Aditama menilai, BBM adalah energi bagi pergerakan ekonomi masyarakat.

Dasar hukum dari penerapan BBM satu harga adalah Peraturan Presiden (Perpes) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM serta Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016 tentang Perlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

4. Janji Jokowi soal harga BBM

Antaranews.com/Hanni Sofia

Saat kampanye pada 2014 lalu, Jokowi berjanji untuk mempertahankan subsidi BBM. Kala itu, Jokowi berjanji tidak akan menghapus subsidi BBM.

Menurut Jokowi, subsidi BBM sangat membantu rakyat kecil. Subsidi bagi rakyat kecil ini yang kala itu dijanjikan Jokowi untuk dipertahankan.

Tapi, Bhima menilai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi cenderung populis. “Kebijakan Pak Jokowi cenderung populis di akhir periode kepemimpinan,” kata Bhima.

Pada tahun 2014-2015 Bhima menyoroti kebijakan Jokowi memotong subsidi besar-besaran. Pada 2018, subsidi ditambah dan Pertamina diminta menahan.

“Ini mengindikasikan kebijakan energi di era Pak Jokowi terjebak lagi pada siklus anggaran 5 tahunan,” kata Bhima.

5. Evaluasi kebijakan harga BBM Jokowi

Ilustrasi SPBU/ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Pola komunikasi perubahan harga BBM di era Jokowi dinilai kurang oleh Bhima. “Yang jadi masalah adalah pola komunikasi kebijakan menaikan harga di era Jokowi,” katanya.

Menurut Bhima, pada era kepemimpinan presiden sebelumnya, akan ada pengumuman kenaikan harga BBM “Jadi masyarakat bisa siap-siap. Kalau ini gak. Dianggap masyarakat jadi gak punya persiapan,” kata Bhima.

Selain itu, kebijakan yang diterapkan Jokowi menurut Bhima, membuat investor tak tertarik berinvestasi ke sektor migas Indonesia.

“Bagi pelaku usaha membingungkan. Untuk investor sektor migas juga menarik diri. Inkonsistensinya jelas. Bagi dunia bisnis jadi negatif kepada kebijakan energi,” ucapnya.

6. Kebijakan ideal yang diusulkan untuk sektor migas

Humas Pertamina

Ada tiga usulan Bhima terkait kebijakan yang dirasa ideal untuk diterapkan dalam sektor migas. Pertama, semua mekanisme subsidi dikembalikan ke mekanisme APBN.

Mekanisme yang dimaksud adalah di mana pemerintah dan DPR menetapkan asumsi-asumsi, kemudian menetapkan alokasi belanja subsidi yang lebih transparan dan tidak memberatkan BUMN.

“Yang kedua, yang paling penting adalah untuk menekan harga BBM, terutama di Indonesia bagian timur, BBM satu harga bukan solusi,” Bhima menegaskan.

Menurutnya, solusinya adalah membangun Infrastruktur BBM sehingga harga murah secara alamiah. “Kalau sekarang kan infrastruktur gak dibangun, ongkos bbm satu harga sangat costly jadi terjadi inefisiensi di sana. Jadi kita harus bangun infrastruktur migas,” kata Bhima lagi.

Ketiga, menggandeng investor-investor di sektor migas untuk meningkatkan produktivitas. Pencarian sumur-sumur baru dan meningkatkan lifting minyak di sumur yang sudah ada.

Baca Juga: Mowiee Masuk Wonderful Startup Academy 2019, Bangga Jadi Anak Medan!